Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian berkonsentrasi memperkuat pengawasan wilayah perbatasan dengan menggandeng Polri serta TNI angkatan luat dan angkatan darat dalam mengawasi lalu lintas pangan serta hewan secara ilegal di Indonesia.
"Badan karantina terus fokus pada penguatan pengawasan wilayah perbatasan. Karena ini juga perintah dari Nawacita. Negara juga sedang intens melakukan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Kepala Barantan Banun Harpini kepada awak media dalam kegiatan evaluasi kinerja di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Banun mengatakan pengkarantinaan juga ikut menjaga kedaulatan negara dari ancaman hama penyakit, dan agen lainnya yang berasal dari tanaman maupun hewan.
"Pengkarantinaan tidak mungkin menjaga negara sendiri. Karena cakupannya luar biasa, apalagi kekayaan Kehati yang kita miliki juga luar biasa," katanya.
Oleh karena itu lanjutnya, Barantan melakukan sinergi dengan baik antar jajaran baik dari Polri serta TNI AD dan AL. Kerja sama dengan Polri telah terjadi cukup lama sejak tahun 2012, sedangkan kerja sama dengan TNI AD dimulai tahun 2015 dan baru 2016 dengan TNI AL.
Menurutnya Banun, wilayah perbatasan menjadi zona rawan dikarenakan masih maraknya terjadi penyeludupan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, gula, bawang merah, rempah, dan daging.
Jalur rawan lintas batas negara tersebut yakni pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta jalur rawan lainnya.
"Aktifitas ini dapat menganggu program pembangunan yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi komoditas pangan strategis," katanya.
Ia mengatakan tidak saja karena perdagangan global yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional karena potensi serangan hama penyakit hewan dan tumbuhan dari luar negeri, namun juga gangguan keamanan dan sosial ekonomi melalui ancaman bio terorisme (ancaman negara dari serangan bilogis), bio safety (ancaman terhadap keamanan pangan), agro terorisme (ancaman terhadap penyebab mikroba bahaya), bosecurity (ancaman flora dan fauna) dan juga ancaman perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan endemis (dilindungi) Indonesia.
"Kita ingin mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang pangan tentunya harus dijaga dan dikawal oleh seluruh masyarakat dan komponen bangsa," kata Banun.
Evaluasi kinerja Barantan, Polri, dan TNI AD/AL mengangkat tema "meningkatkan sinergitas pengawasan dalam rangka mengawal kedaulatan pangan nasional". Turut hadir perwakilan dari Polri Kabag Kerja Sama Lembaga Biro Hukum Polri Kombes Pol Nurfalah, Perwia Pembantu Dua Ops Staf Operasi TNI AL Kolonel Laut Suwito, dan Asisten Kasad TNI AD Jaelan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Badan karantina terus fokus pada penguatan pengawasan wilayah perbatasan. Karena ini juga perintah dari Nawacita. Negara juga sedang intens melakukan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Kepala Barantan Banun Harpini kepada awak media dalam kegiatan evaluasi kinerja di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Banun mengatakan pengkarantinaan juga ikut menjaga kedaulatan negara dari ancaman hama penyakit, dan agen lainnya yang berasal dari tanaman maupun hewan.
"Pengkarantinaan tidak mungkin menjaga negara sendiri. Karena cakupannya luar biasa, apalagi kekayaan Kehati yang kita miliki juga luar biasa," katanya.
Oleh karena itu lanjutnya, Barantan melakukan sinergi dengan baik antar jajaran baik dari Polri serta TNI AD dan AL. Kerja sama dengan Polri telah terjadi cukup lama sejak tahun 2012, sedangkan kerja sama dengan TNI AD dimulai tahun 2015 dan baru 2016 dengan TNI AL.
Menurutnya Banun, wilayah perbatasan menjadi zona rawan dikarenakan masih maraknya terjadi penyeludupan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, gula, bawang merah, rempah, dan daging.
Jalur rawan lintas batas negara tersebut yakni pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta jalur rawan lainnya.
"Aktifitas ini dapat menganggu program pembangunan yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi komoditas pangan strategis," katanya.
Ia mengatakan tidak saja karena perdagangan global yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional karena potensi serangan hama penyakit hewan dan tumbuhan dari luar negeri, namun juga gangguan keamanan dan sosial ekonomi melalui ancaman bio terorisme (ancaman negara dari serangan bilogis), bio safety (ancaman terhadap keamanan pangan), agro terorisme (ancaman terhadap penyebab mikroba bahaya), bosecurity (ancaman flora dan fauna) dan juga ancaman perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan endemis (dilindungi) Indonesia.
"Kita ingin mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang pangan tentunya harus dijaga dan dikawal oleh seluruh masyarakat dan komponen bangsa," kata Banun.
Evaluasi kinerja Barantan, Polri, dan TNI AD/AL mengangkat tema "meningkatkan sinergitas pengawasan dalam rangka mengawal kedaulatan pangan nasional". Turut hadir perwakilan dari Polri Kabag Kerja Sama Lembaga Biro Hukum Polri Kombes Pol Nurfalah, Perwia Pembantu Dua Ops Staf Operasi TNI AL Kolonel Laut Suwito, dan Asisten Kasad TNI AD Jaelan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017