Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penghargaan Peringkat tiga nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung atas Tata Kelola Pelaksanaan Program Dekonsentrasi SMA.
Selain itu, pemerintah pusat juga 'mengganjar' Lampung dengan Peringkat tiga nasional atas Kinerja Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penghargaan berupa piagam dan piala tersebut diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Hotel Grand Keisya, Yogyakarta, pada 1 Desember 2017.
Peringkat satu Tata Kelola Pelaksanaan Program Dekonsentrasi SMA diraih Provinsi Jawa Barat dan Peringkat dua Gorontalo. Sedangkan Peringkat satu Kinerja Program DAK SMA diraih Sulawesi Tengah, dan Peringkat dua Kalimantan Barat.
Penghargaan diberikan atas ketepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan. Kemudian, atas ketepatan penyampaian laporan realisasi bulanan, melalui Sistem Informasi DAK (Simdak). Bahkan, Lampung juga dinilai tercepat dalam pengadaan barang penunjang pendidikan SMA/SMK di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, ini prestasi pertama jajaran Dinas Pendidikan sejak kewenangan pengelolaan SMA beralih ke provinsi pada 1 Januari 2017. Saya minta prestasi ini dapat ditingkatkan," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Selasa (5/12/2017).
Atas dua prestasi itu, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa kenaikan dana dekonsentrasi dan DAK SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK beralih, Pemprov Lampung mendapat dana dekon Rp54 miliar yang dibagi untuk SMA Rp29 miliar dan SMK Rp25 miliar.
Pada Tahun Anggaran 2018, Lampung mendapat tambahan dana hingga 400 persen, yakni Rp192 miliar. Perinciannya, SMA mendapat alokasi Rp126 miliar, SMK Rp63 miliar, dan sekolah luar biasa Rp1,3 miliar.
"Dengan penambahan dana ini, Insya Allah seluruh SMA dan SMK se-Lampung tahun depan dapat dana bantuan perbaikan gedung dan sarana belajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar.
Kualitas Pendidikannya Masih Jomplang
Besarnya kenaikan dana swakelola tersebut, kata Sulpakar, bakal mempercepat program Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam memperpendek jurang kualitas lulusan SMA/SMK di perkotaan dan pelosok.
Saat ini, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya jomplang dengan daerah lain, yakni Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. "Seluruh dana tersebut swakelola di masing-masing sekolah," kata Sulpakar.
Dari hasil pengelolaan dana dekon 2017, rencananya Pemprov Lampung membuka 29 kelas baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di tujuh kabupaten. Kelas baru tersebut ditargetkan mampu menampung tambahan 1.044 siswa baru dengan ketentuan masing-masing kelas menerima maksimal 36 siswa. Penambahan ini membuat Lampung kini memiliki 333 sekolah negeri, terdiri atas 101 SMK negeri dan 232 SMA negeri.
Ketujuh sekolah negeri itu dua berlokasi di Kabupaten Lampung Utara, yakni SMAN 1 Hulu Sungkai dan SMAN 1 Bunga Mayang. Di Way Kanan yakni SMAN 1 Gedung Harapan, SMAN 1 Way Seputih Lampung Tengah, SMAN 4 Tumijajar Tulangbawang Barat, dan SMAN 1 Tanjungsari, Lampung Selatan.
Sedangkan satu sekolah swasta dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat yakni SMA Muhammadiyah 1 Boarding School, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Selain itu, pemerintah pusat juga 'mengganjar' Lampung dengan Peringkat tiga nasional atas Kinerja Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penghargaan berupa piagam dan piala tersebut diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Hotel Grand Keisya, Yogyakarta, pada 1 Desember 2017.
Peringkat satu Tata Kelola Pelaksanaan Program Dekonsentrasi SMA diraih Provinsi Jawa Barat dan Peringkat dua Gorontalo. Sedangkan Peringkat satu Kinerja Program DAK SMA diraih Sulawesi Tengah, dan Peringkat dua Kalimantan Barat.
Penghargaan diberikan atas ketepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan. Kemudian, atas ketepatan penyampaian laporan realisasi bulanan, melalui Sistem Informasi DAK (Simdak). Bahkan, Lampung juga dinilai tercepat dalam pengadaan barang penunjang pendidikan SMA/SMK di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, ini prestasi pertama jajaran Dinas Pendidikan sejak kewenangan pengelolaan SMA beralih ke provinsi pada 1 Januari 2017. Saya minta prestasi ini dapat ditingkatkan," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Selasa (5/12/2017).
Atas dua prestasi itu, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa kenaikan dana dekonsentrasi dan DAK SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK beralih, Pemprov Lampung mendapat dana dekon Rp54 miliar yang dibagi untuk SMA Rp29 miliar dan SMK Rp25 miliar.
Pada Tahun Anggaran 2018, Lampung mendapat tambahan dana hingga 400 persen, yakni Rp192 miliar. Perinciannya, SMA mendapat alokasi Rp126 miliar, SMK Rp63 miliar, dan sekolah luar biasa Rp1,3 miliar.
"Dengan penambahan dana ini, Insya Allah seluruh SMA dan SMK se-Lampung tahun depan dapat dana bantuan perbaikan gedung dan sarana belajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar.
Kualitas Pendidikannya Masih Jomplang
Besarnya kenaikan dana swakelola tersebut, kata Sulpakar, bakal mempercepat program Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam memperpendek jurang kualitas lulusan SMA/SMK di perkotaan dan pelosok.
Saat ini, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya jomplang dengan daerah lain, yakni Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. "Seluruh dana tersebut swakelola di masing-masing sekolah," kata Sulpakar.
Dari hasil pengelolaan dana dekon 2017, rencananya Pemprov Lampung membuka 29 kelas baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di tujuh kabupaten. Kelas baru tersebut ditargetkan mampu menampung tambahan 1.044 siswa baru dengan ketentuan masing-masing kelas menerima maksimal 36 siswa. Penambahan ini membuat Lampung kini memiliki 333 sekolah negeri, terdiri atas 101 SMK negeri dan 232 SMA negeri.
Ketujuh sekolah negeri itu dua berlokasi di Kabupaten Lampung Utara, yakni SMAN 1 Hulu Sungkai dan SMAN 1 Bunga Mayang. Di Way Kanan yakni SMAN 1 Gedung Harapan, SMAN 1 Way Seputih Lampung Tengah, SMAN 4 Tumijajar Tulangbawang Barat, dan SMAN 1 Tanjungsari, Lampung Selatan.
Sedangkan satu sekolah swasta dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat yakni SMA Muhammadiyah 1 Boarding School, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017