Bogor, 27/11 (ANTARA) - Kementerian Pertanian menggelar Seminar Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 di Institut Pertanian Bogor International Convention Center, Bogor, Selasa, untuk membahas strategi induk pembangunan 2013-2045.
"Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi guna mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur, paling lambat pada 2045, atau setelah 100 tahun Indonesia merdeka," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hary Priyono saat membuka seminar itu.
Hary mengatakan SIPP disusun sebagai arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa sehingga seluruh upaya pembanunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam mewujudkan konsesus, visi, misi dan arah pembangunan pertanian.
Ia mengatakan SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
"Indonesia belum pernah menyusun strategi induk pembangunan jangka panjang pertanian," katanya.
Menurut dia, dari dokumen yang ada, pembangunan pertanian masih didominasi pemerintah. Oleh karena itu, melalui SIPP bertujuan untuk bagaimana menggerakkan masyarakat dalam memenuhi produksi pertanian.
"Strategi Induk Pembangunan Pertanian ini nantinya akan diseiringkan dengan konsep RPJPN," katanya.
Seminar SIPP menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Prof Dr Pantjar Simatupang selaku ketua tim SIPP, Robert Manurung, Prof Bustanul Arifin, Prof Kaman Nainggolan ,dan Dekan Fakultas Pertanian IPB Dr Ernan Rustiadi.
Seminar dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas ilmuwan, budayawan, dan ahli pertanian.
Ketua Tim SIPP Prof Pantjar Sumatupang dalam paparannya mengatakan tujuan penyusunan SIPP mencakup menyediakan bahan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen rencana pembangunan nasional maupun daerah.
Melalui SIPP juga menghasilkan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.
"SIPP juga bertujuan untuk membangkitkan energi politik untuk mewujudkan suatu konsesus nasional rencana pembangunan pertanian jangka panjang," katanya.
Laily R
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012
"Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi guna mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur, paling lambat pada 2045, atau setelah 100 tahun Indonesia merdeka," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hary Priyono saat membuka seminar itu.
Hary mengatakan SIPP disusun sebagai arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa sehingga seluruh upaya pembanunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam mewujudkan konsesus, visi, misi dan arah pembangunan pertanian.
Ia mengatakan SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
"Indonesia belum pernah menyusun strategi induk pembangunan jangka panjang pertanian," katanya.
Menurut dia, dari dokumen yang ada, pembangunan pertanian masih didominasi pemerintah. Oleh karena itu, melalui SIPP bertujuan untuk bagaimana menggerakkan masyarakat dalam memenuhi produksi pertanian.
"Strategi Induk Pembangunan Pertanian ini nantinya akan diseiringkan dengan konsep RPJPN," katanya.
Seminar SIPP menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Prof Dr Pantjar Simatupang selaku ketua tim SIPP, Robert Manurung, Prof Bustanul Arifin, Prof Kaman Nainggolan ,dan Dekan Fakultas Pertanian IPB Dr Ernan Rustiadi.
Seminar dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas ilmuwan, budayawan, dan ahli pertanian.
Ketua Tim SIPP Prof Pantjar Sumatupang dalam paparannya mengatakan tujuan penyusunan SIPP mencakup menyediakan bahan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen rencana pembangunan nasional maupun daerah.
Melalui SIPP juga menghasilkan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.
"SIPP juga bertujuan untuk membangkitkan energi politik untuk mewujudkan suatu konsesus nasional rencana pembangunan pertanian jangka panjang," katanya.
Laily R
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012