Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyediakan anggaran darurat hingga Rp70 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membantu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Angkanya kisaran Rp50 miliar sampai dengan Rp70 miliar," kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong, Rabu.
Anggaran darurat yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran program ini jumlahnya mencapai 70 persen dari anggaran BTT yang biasa digunakan untuk penanggulangan bencana, Rp100 miliar.
Ia menjelaskan anggaran tersebut masih bersifat global atau belum ditentukan untuk berapa sekolah dan siswa yang akan menerima MBG dari Pemkab Bogor.
Pemkab Bogor saat ini masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan APBD untuk membantu pelaksanaan MBG.
"Belum ada petunjuk atau regulasinya. Kita masih menunggu kuklak dan juknis dari pusat," kata dia.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmasari menerangkan 39 sekolah di daerah itu melaksanakan program MBG secara serentak sejak 6 Januari 2025.
Terdapat tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bogor untuk melayani sebanyak 8.667 siswa dari 39 sekolah.
Jika dirinci, dapur di Kelurahan Sukahati melayani 2.916 siswa dari delapan sekolah, dapur di Desa Bojongkoneng melayani 2.780 siswa dari 16 sekolah, serta dapur di Desa Pancawati melayani 2.971 siswa dari 15 sekolah.
Nina menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor. Mereka akan menerima program MBG secara bertahap menunggu kesiapan segala infrastruktur pendukung.
"Kami mendampingi sekolah memonitor pelaksanaannya. Tapi kalau pelaksanaan dan lain-lainnya langsung dari Badan Gizi Nasional," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025