Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Persoalan deteksi dini terhadap 'Potensi Konflik Sosial' di Provinsi Lampung menjadi perhatian Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo terkait kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono ke Lampung.
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta agar aparat pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Menurut Gubernur Ridho, dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi dini.
"Di Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya, ada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan," kata Gubernur saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono, di Bandarlampung, Rabu (18/10/2017).
Konflik sosial, kata Gubernur Ridho lebih lanjut, harus dikendalikan, karena berdampak negatif yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat. "Ada keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan dan sinergi antar aparatur negara," kata Ridho Ficardo.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (kiri) saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono bersama rombongan, di Bandarlampung. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Daerah Rawan Kejahatan Konvensional Dan Transnasional
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri kini terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik sosial. "Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya,†kata Gubernur.
Gubernur menjelaskan pula bahwa melalui Badan Kesbangpol berulangkali mengumpulkan Camat, Kapolsek, Danramil dalam mendukung wilayah rawan. "Bupati harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna menangani masalah konflik," ujar Ridho.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (empat kanan) saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono bersama rombongan, di Bandarlampung. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Kunjungan Tim dari Mabes Polri ke Lampung itu, menurut Jati Wiyono, dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan. Dia menjelaskan konflik sosial dapat terjadi di mana pun.
"Apa yang dilakukan Gubernur Ridho merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung," kata Jati Wiyono. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta agar aparat pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Menurut Gubernur Ridho, dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi dini.
"Di Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya, ada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan," kata Gubernur saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono, di Bandarlampung, Rabu (18/10/2017).
Konflik sosial, kata Gubernur Ridho lebih lanjut, harus dikendalikan, karena berdampak negatif yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat. "Ada keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan dan sinergi antar aparatur negara," kata Ridho Ficardo.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (kiri) saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono bersama rombongan, di Bandarlampung. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Daerah Rawan Kejahatan Konvensional Dan Transnasional
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri kini terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik sosial. "Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya,†kata Gubernur.
Gubernur menjelaskan pula bahwa melalui Badan Kesbangpol berulangkali mengumpulkan Camat, Kapolsek, Danramil dalam mendukung wilayah rawan. "Bupati harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna menangani masalah konflik," ujar Ridho.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (empat kanan) saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono bersama rombongan, di Bandarlampung. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Kunjungan Tim dari Mabes Polri ke Lampung itu, menurut Jati Wiyono, dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan. Dia menjelaskan konflik sosial dapat terjadi di mana pun.
"Apa yang dilakukan Gubernur Ridho merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung," kata Jati Wiyono. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017