Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menekan Kerja Sama untuk Penanggulangan Kemiskinan. Berikut berita selengkapnya dari Bandarlampung.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menandatangani perjanjian tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
Penandatanganan itu dilakukan oleh masing-masing Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di ruang rapat Bappeda Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (17/10/2017).
"Kita memiliki kewenangan dan kewajiban mengentaskan kemiskinan. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan dan meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan," kata Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri saat membuka acara tersebut.
Bachtiar Basri selaku Ketua TKPK menjelaskan, dibutuhkan perencanaan pengentasan kemiskinan dan tindaklanjut untuk mewujudkannya. "Kita harus mampu bekerja dalam memberikan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Tanpa tindak lanjut, data yang dimiliki tidak akan berarti," kata Bachtiar.
Dalam mengentaskan kemiskinan, Wagub Bachtiar, meminta agar para wakil bupati atau wakil wali kota selaku Ketua TKPKD mampu bertanggungjawab menurunkan kemiskinan. "Saya tidak ingin ada yang saling menyalahkan, tetapi kita harus support dan tingkatkan tindak lanjut mengentaskan kemiskinan," kata Bachtiar.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (tengah) pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan perintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2017. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Kemiskinan Lampung 1,1 Juta Jiwa Penduduk
Pemprov Lampung, menurut Kepala Bappeda Taufik Hidayat, terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata kemiskinan nasional. Hingga kini, data kemiskinan Lampung secara makro mencapai 13,69 persen atau 1,1 juta jiwa penduduk.
"Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, sekitar 40 persen penduduk Lampung berada dalam batas rentan kemiskinan, dengan penghasilan per bulan di bawah Rp500 ribu. Sekitar 35,36 persen berpenghasilan Rp 300 ribu-Rp500 ribu. Oleh karenanya, dibutuhkan anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan," kata Taufik.
Dia menjelaskan lebih lanjut, Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terkecil, namun kurang IPM-nya.
BACA JUGA: Konsumsi Beras Dan Gizi Buruk Di Lampung Turun
Sebaliknya, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, karena desil I sekitar 48.965 jiwa penduduk dan desil II sekitar 42.492 jiwa penduduk. "Kita harus mampu menurunkan kemiskinan yang diimbangi dengan peningkatan IPM," kata Taufik.
Dalam mengentaskan kemiskinan, kata Taufik Hidayat lagi, terdapat beberapa upaya dan kebijakan dalam mengentaskan yang menyasar ke 40 persen penduduk termiskin (desil I dan desil II). Di antaranya jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan UMKM. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menandatangani perjanjian tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
Penandatanganan itu dilakukan oleh masing-masing Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di ruang rapat Bappeda Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (17/10/2017).
"Kita memiliki kewenangan dan kewajiban mengentaskan kemiskinan. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan dan meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan," kata Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri saat membuka acara tersebut.
Bachtiar Basri selaku Ketua TKPK menjelaskan, dibutuhkan perencanaan pengentasan kemiskinan dan tindaklanjut untuk mewujudkannya. "Kita harus mampu bekerja dalam memberikan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Tanpa tindak lanjut, data yang dimiliki tidak akan berarti," kata Bachtiar.
Dalam mengentaskan kemiskinan, Wagub Bachtiar, meminta agar para wakil bupati atau wakil wali kota selaku Ketua TKPKD mampu bertanggungjawab menurunkan kemiskinan. "Saya tidak ingin ada yang saling menyalahkan, tetapi kita harus support dan tingkatkan tindak lanjut mengentaskan kemiskinan," kata Bachtiar.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (tengah) pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan perintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2017. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).
Kemiskinan Lampung 1,1 Juta Jiwa Penduduk
Pemprov Lampung, menurut Kepala Bappeda Taufik Hidayat, terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata kemiskinan nasional. Hingga kini, data kemiskinan Lampung secara makro mencapai 13,69 persen atau 1,1 juta jiwa penduduk.
"Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, sekitar 40 persen penduduk Lampung berada dalam batas rentan kemiskinan, dengan penghasilan per bulan di bawah Rp500 ribu. Sekitar 35,36 persen berpenghasilan Rp 300 ribu-Rp500 ribu. Oleh karenanya, dibutuhkan anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan," kata Taufik.
Dia menjelaskan lebih lanjut, Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terkecil, namun kurang IPM-nya.
BACA JUGA: Konsumsi Beras Dan Gizi Buruk Di Lampung Turun
Sebaliknya, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, karena desil I sekitar 48.965 jiwa penduduk dan desil II sekitar 42.492 jiwa penduduk. "Kita harus mampu menurunkan kemiskinan yang diimbangi dengan peningkatan IPM," kata Taufik.
Dalam mengentaskan kemiskinan, kata Taufik Hidayat lagi, terdapat beberapa upaya dan kebijakan dalam mengentaskan yang menyasar ke 40 persen penduduk termiskin (desil I dan desil II). Di antaranya jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan UMKM. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017