Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk program persalinan gratis bagi pemegang Kartu Bekasi Sehat (KBS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Hari ini Memorandum of Understanding (MoU) kita buat dengan IBI. Semangatnya adalah peningkatan fasilitas layanan ibu dan anak," kata Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, Senin.
Menurut dia, MoU tersebut berisi sejumlah poin kesepakatan di antaranya penyusunan regulasi persalinan normal, seleksi klinik pratama rawat inap, sosialisasi persalinan berbasis NIK serta penganggaran APBD yang berlaku selama 12 bulan.
Menurut dia, MoU tersebut juga mengikat Pemkot Bekasi terkait rencana pembangunan kantor sekretariat IDI di RT03/RW09 Kalibaru, Kecamatan Medansatria.
Kantor sekretariat itu rencananya akan bergulir mulai 2018 guna memaksimalkan layanan IDI kepada masyarakat.
Menurut Rahmat, selama ini IBI Kota Bekasi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan tanggungan biaya persalinan normal maksimal Rp1,1 juta lebih.
"Sekarang biaya itu kita (Pemkot Bekasi) yang tanggung dengan KBS," katanya.
Dikatakan Rahmat, pada 2018 akan ada penambahan 300 ribu pengguna kartu sehat.
"Sampai dengan akhir tahun ini ada 300 ribu pengguna KBS, 2018 akan keluar lagi 300 ribu KBS," katanya.
Rahmat menambahkan, pihaknya juga berencana menambah anggaran subsidi kesehatan KBS dari 2017 senilai total Rp75 miliar menjadi Rp200 miliar pada 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Hari ini Memorandum of Understanding (MoU) kita buat dengan IBI. Semangatnya adalah peningkatan fasilitas layanan ibu dan anak," kata Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, Senin.
Menurut dia, MoU tersebut berisi sejumlah poin kesepakatan di antaranya penyusunan regulasi persalinan normal, seleksi klinik pratama rawat inap, sosialisasi persalinan berbasis NIK serta penganggaran APBD yang berlaku selama 12 bulan.
Menurut dia, MoU tersebut juga mengikat Pemkot Bekasi terkait rencana pembangunan kantor sekretariat IDI di RT03/RW09 Kalibaru, Kecamatan Medansatria.
Kantor sekretariat itu rencananya akan bergulir mulai 2018 guna memaksimalkan layanan IDI kepada masyarakat.
Menurut Rahmat, selama ini IBI Kota Bekasi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan tanggungan biaya persalinan normal maksimal Rp1,1 juta lebih.
"Sekarang biaya itu kita (Pemkot Bekasi) yang tanggung dengan KBS," katanya.
Dikatakan Rahmat, pada 2018 akan ada penambahan 300 ribu pengguna kartu sehat.
"Sampai dengan akhir tahun ini ada 300 ribu pengguna KBS, 2018 akan keluar lagi 300 ribu KBS," katanya.
Rahmat menambahkan, pihaknya juga berencana menambah anggaran subsidi kesehatan KBS dari 2017 senilai total Rp75 miliar menjadi Rp200 miliar pada 2018.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017