Purwakarta (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengklaim berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program "Gempungan di Buruan Urang Lembur" yang telah digulirkan sejak 2008.
"Upaya pengendalian penduduk di Purwakarta sudah terlihat sejak pak bupati (Dedi Mulyadi) pada periode pertama," kata Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi setempat Hendra Fadly di Purwakarta, Senin.
Sesuai dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta, selama 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk di Purwakarta ini tidak lebih dari 10 persen.
Pada 2012, jumlah penduduk Purwakarta tercatat sebanyak 882.779 jiwa, kemudian pada 2016 jumlah itu hanya bertambah menjadi 932.701 jiwa.
Ia mengatakan, "Gempungan di Buruan Urang Lembur" merupakan pelayanan jemput bola dari seluruh organisasi perangkat daerah kepada masyarakat. Biasanya kegiatan ini dipusatkan di lapangan desa atau kantor desa setempat.
Berbagai macam pelayanan mulai dari Keluarga Berencana, pembuatan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan sampai izin usaha didekatkan kepada masyarakat.
"Kampanye pak bupati itu selalu pelayanan. Jadi bukan warga yang datang ke kantor dinas. Tetapi para petugas dinas yang datang kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan,' kata Hendra.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Upaya pengendalian penduduk di Purwakarta sudah terlihat sejak pak bupati (Dedi Mulyadi) pada periode pertama," kata Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi setempat Hendra Fadly di Purwakarta, Senin.
Sesuai dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta, selama 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk di Purwakarta ini tidak lebih dari 10 persen.
Pada 2012, jumlah penduduk Purwakarta tercatat sebanyak 882.779 jiwa, kemudian pada 2016 jumlah itu hanya bertambah menjadi 932.701 jiwa.
Ia mengatakan, "Gempungan di Buruan Urang Lembur" merupakan pelayanan jemput bola dari seluruh organisasi perangkat daerah kepada masyarakat. Biasanya kegiatan ini dipusatkan di lapangan desa atau kantor desa setempat.
Berbagai macam pelayanan mulai dari Keluarga Berencana, pembuatan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan sampai izin usaha didekatkan kepada masyarakat.
"Kampanye pak bupati itu selalu pelayanan. Jadi bukan warga yang datang ke kantor dinas. Tetapi para petugas dinas yang datang kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan,' kata Hendra.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017