Kantor Staf Presiden Mendukung Penyelesaian Dana dan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung

Bandarlampung (Antara Megapolitan-Bogor) - Kantor Staf Presiden mendukung Penyelesaian Dana dan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Lampung. Ini berita selengkapya.

Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP), Febri Calvin Tetelepta, optimistis pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang berjalan baik. Menurut Febri pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan JTTS mulai monitoring, pengendalian, dan evaluasi.

"Hal ini untuk mengantisipasi jika terdapat masalah tanah dan pendanaan, sehingga dapat diselesaikan bersama. Minggu depan akan dilakukan rapat koordinasi di KSP bersama Tim Percepatan Pembangunan JTTS Provinsi dan mengundang para kontraktor," kata Febri saat meninjau JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Provinsi Lampung, Selasa (3/10/2017).

Kunjungan bersama Ketua Tim Percepatan JTTS Adeham itu, meninjau ruas yang ditangani PT Adhikarya (STA 80-108) di STA 87+100 dan STA 108, PT Wijaya Karya (STA 109-140) di STA 131+800 dan, STA 139, serta Waskita (STA 0-118) dengan lokasi peninjauan STA 0 dan STA 3+650. "Saat ini masih ada permasalahan tanah sekitar 8-10%. Tentunya pembebasan ini akan dipercepat bersama Tim Percepatan JTTS Provinsi Lampung," kata Febri. 

Dia bersyukur Pemerintah Provinsi Lampung dan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat responsif,  ditambah semangat para kontraktor dan operator. "Dukungan ini membuat kami yakin target pembangunan ruas Bakauheni-Pematang Panggang selesai Juni 2018 dan bisa diresmikan oleh Presiden," kata dia.

Pembebasan Lahan Mencapai 92 Persen

Pada bagian lain, Ketua Tim Percepatan JTTS Adeham menjelaskan pembebasan lahan mencapai 92% dan pembangunan fisik dilakukan 30%. "Jangakan lahan yang belum bebas, yang bebas masih ada yang belum dibangun fisiknya. Satu-satunya jalan, pihak PT Adhi Karya harus laporan ke pusat terkait jalan yang belum dibangun fisiknya. Hal ini guna membenahi masalah yang ada," kata Adeham. 

 

Terkait pembangunan JTTS, Adeham menjelaskan perlu percepatan pelaksanaan karena sepuluh bulan lagi JTTS harus segera selesai sesuai target. "Berbagai cara terus diupayakan untuk pembebasan lahan 10%, di antaranya melalui BPN guna melakukan validasi, pengumuman, dan penilaian," ujar Adeham. 

Setelah pengumuman, harus segera dibayarkan agar tak mangkrak. "Masalah yang ada di pengadilan,  harus dilakukan dengan cepat. Serta yang masih dimasyarakat, terus kita dekati. Hal ini guna mempercepat proses pembangunan JTTS," jelas Adeham. 

Mengenai target yang diberikan, Adeham menjelaskan terus berupaya mengejar pembebasan lahan selesai November 2017. "Saya menegaskan agar dalam percepatan pembangunan JTTS terus diupayakan sehingga pembangunan jalan tol dapat tercapai sesuai target. Ini sisa waktu sepuluh bulan. Oleh karenanya harus terus diupayakan agar pembangunan jalan tol ini segera selesai," kata Adeham. (RLs/Humas Prov/BPJ/MTh).