Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi musim penghujan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada BPBD pada saat, sebelum, dan sesudah terjadi bencana.
"Raperda penanggulangan bencana yang saat ini tengah disusun nantinya BPBD akan diberikan tugas tambahan untuk penanganan pascabencana," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, di Bogor, Kamis.
Kebijakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan Rabu (4/10) yang dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD).
Menurut Ade, Pemkot Bogor ingin adanya percepatan dan kepastian waktu dalam penanggulangan bencana. Komitmen itu diwujudkan dengan alokasi anggaran di belanja tidak langsung sebesar Rp32 miliar untuk kebencanaan.
"Anggara itu dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Kalau melihat realisasinya masih sangat minim, tidak termanfaatkan," kata Ade.
Maka itu, kata Ade, Pemkot Bogor melakukan evaluasi dengan menggelar rapat koordinasi. Hasil dari rapat tersebut diketahui salah satu kendala kurang realisasi dalam penanggulangan bencana dikarenakan kendala sumber daya manusia bidang teknis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Ini bukan tentang menghitung uang saja, tapi juga mengkaji struktur lahan dan kondisi lahannya. Jadi inilah yang coba diakselerasikan ke depannya, sehingga penanganan pascabencana dapat lebih cepat," kata Ade.
Ade menyebutkan rakor yang digelar kemarin disepakati fungsi dan peran BPBD ditingkatkan selain mitigasi juga penanggulangan bencana di saat maupun pascaterjadi bencana.
"Pascabencana BPBD pun bisa melakukan eksekusi," kata Ade.
Ade menambahkan dalam rakor tersebut juga disepakati untuk diterbitkannya peraturan wali kota (perwali) terkait tugas baru BPBD tersebut, sambil menunggu disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Raperda penanggulangan bencana yang saat ini tengah disusun nantinya BPBD akan diberikan tugas tambahan untuk penanganan pascabencana," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, di Bogor, Kamis.
Kebijakan ini diputuskan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan Rabu (4/10) yang dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD).
Menurut Ade, Pemkot Bogor ingin adanya percepatan dan kepastian waktu dalam penanggulangan bencana. Komitmen itu diwujudkan dengan alokasi anggaran di belanja tidak langsung sebesar Rp32 miliar untuk kebencanaan.
"Anggara itu dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Kalau melihat realisasinya masih sangat minim, tidak termanfaatkan," kata Ade.
Maka itu, kata Ade, Pemkot Bogor melakukan evaluasi dengan menggelar rapat koordinasi. Hasil dari rapat tersebut diketahui salah satu kendala kurang realisasi dalam penanggulangan bencana dikarenakan kendala sumber daya manusia bidang teknis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Ini bukan tentang menghitung uang saja, tapi juga mengkaji struktur lahan dan kondisi lahannya. Jadi inilah yang coba diakselerasikan ke depannya, sehingga penanganan pascabencana dapat lebih cepat," kata Ade.
Ade menyebutkan rakor yang digelar kemarin disepakati fungsi dan peran BPBD ditingkatkan selain mitigasi juga penanggulangan bencana di saat maupun pascaterjadi bencana.
"Pascabencana BPBD pun bisa melakukan eksekusi," kata Ade.
Ade menambahkan dalam rakor tersebut juga disepakati untuk diterbitkannya peraturan wali kota (perwali) terkait tugas baru BPBD tersebut, sambil menunggu disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017