Bogor (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku sempat dilematis atas rangkaian agenda kunjungannya ke luar negeri menyusul perdebatan sejumlah pihak atas pertimbangan potensi pemborosan anggaran daerah dalam kegiatan itu.
"Kemarin memang sempat dilematis, ada perjalanan ke Belanda yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, juga ada ke Bangkok yang sebetulnya itu juga sudah direncanakan sebelumnya. Tapi begitu dilihat jadwalnya mepet sekali, baru pulang dua hari, langsung ke Bangkok," kata Bima dalam bincang dengan wartawan, di Bogor, Rabu (27/9).
Bima menjelaskan mengawali masa jabatannya sebagai wali kota, ia mengevaluasi daftar kegiatan dan anggaran kunjungan dinas wali kota yang dinilainya terlalu besar yakni Rp3 miliar.
"Anggapan saya anggaran itu terlalu besar," kata Bima pula.
Ia lalu melakukan pemotongan anggaran tersebut termasuk anggaran bagian umum dan kedinasan ikut dikurangi dari Rp3 miliar menjadi Rp1 miliar dalam setahun.
Bima mengatakan pemotongan anggaran dari tiga menjadi satu miliar rupiah itu karena konsentrasi biaya bisa dialihkan untuk yang lain. Tapi, anggaran satu miliar itu pun masih dibatasi olehnya.
"Kepergian saya (ke luar negeri) untuk yang betul-betul terkait program prioritas dan apabila diundang atau dibiayai oleh panitia. Jadi setiap saya berangkat itu pasti ditanggung akomodiasi sama panitia, dalam rangka membuat efisiensi. Kira-kira begitu," katanya.
Bima memaparkan bahwa setiap ke luar negeri pasti ada pertanggungjawabannya yang diberikan, sering kunjungan ke luar negeri kalau dilihat dari undangan yang masuk sebulan bisa dua sampai tiga kali kunjungan ke luar negeri.
"Kalau kita layani semua, betul-betul menguras waktu di luar. Jadi itu betul-betul dibatasi, betul-betul dipilih," kata Bima lagi.
Politisi PAN itu berpendapat kunjungan ke luar negeri yang banyak dilakukannya untuk bertemu, berkunjung dan berdiskusi, dari kunjungan tersebut bermacam-macam bantuan masuk ke Kota Bogor baik itu bantuan fisik, alat dan pelatihan.
Menurutnya banyak hal yang dirasakan manfaatnya ke luar negeri untuk jangka panjang. Secara pribadi dirasakan olehnya manfaat keterlibatan Kota Bogor di forum-forum internasional seperti ICLEI yang telah dirintis oleh wali kota sebelumnya Diani Budiarto.
"Jadi Pak Diani banyak membangun jaringan dengan kota-kota lain di ICLEI, sehingga ketika saya menggantikan pak Diani, masihlah bantuan-batuan yang mengucur semua tidak lepas dari komunikasi yang dibangun oleh pak Diani," katanya.
"Itu pun yang saya harapkan, ada hal-hal yang sekarang bisa dirasakan Insya Allah ada manfaatnya nanti bagi siapa pun yang menggantikan saya nanti," lanjut Bima.
Dia menyebutkan jaringan kerja sama internasional seperti ICLEI, City Net yang dibangun oleh Kota Bogor dapat mengisi keterbatasan anggaran APBD untuk program pembangunan.
"Kita tidak bisa bertumpu semua program dari APBD Rp2,1 triliun. Kita berharap jaringan internasional tersebut bisa mengisi itu," katanya pula.
Ia menyebutkan tidak banyak kepala daerah di Indonesia yang mau dan mampu untuk berartikulasi di luar negeri, sehingga bagi Kota Bogor hal itu menjadi kesempatan mengisi ruang tersebut, termasuk salah satunya keterlibatan Bogor dalam aliansi wali kota se-Asia Pasifik dalam pengendalian tembakau.
"Saya bersama Wali Kota Balangan, Filipina terpilih sebagai ketuanya. November ini Kota Bogor akan jadi tuan rumah konferensi pengendalian tembakau di Asia Pasifik," kata dia.
Bima menambahkan akan ada bantuan yang masuk ke Kota Bogor untuk penyelenggaraan konferensi tersebut, sehingga mengakselerasi program-program pengendalian tembakau yang ada di Kota Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kemarin memang sempat dilematis, ada perjalanan ke Belanda yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, juga ada ke Bangkok yang sebetulnya itu juga sudah direncanakan sebelumnya. Tapi begitu dilihat jadwalnya mepet sekali, baru pulang dua hari, langsung ke Bangkok," kata Bima dalam bincang dengan wartawan, di Bogor, Rabu (27/9).
Bima menjelaskan mengawali masa jabatannya sebagai wali kota, ia mengevaluasi daftar kegiatan dan anggaran kunjungan dinas wali kota yang dinilainya terlalu besar yakni Rp3 miliar.
"Anggapan saya anggaran itu terlalu besar," kata Bima pula.
Ia lalu melakukan pemotongan anggaran tersebut termasuk anggaran bagian umum dan kedinasan ikut dikurangi dari Rp3 miliar menjadi Rp1 miliar dalam setahun.
Bima mengatakan pemotongan anggaran dari tiga menjadi satu miliar rupiah itu karena konsentrasi biaya bisa dialihkan untuk yang lain. Tapi, anggaran satu miliar itu pun masih dibatasi olehnya.
"Kepergian saya (ke luar negeri) untuk yang betul-betul terkait program prioritas dan apabila diundang atau dibiayai oleh panitia. Jadi setiap saya berangkat itu pasti ditanggung akomodiasi sama panitia, dalam rangka membuat efisiensi. Kira-kira begitu," katanya.
Bima memaparkan bahwa setiap ke luar negeri pasti ada pertanggungjawabannya yang diberikan, sering kunjungan ke luar negeri kalau dilihat dari undangan yang masuk sebulan bisa dua sampai tiga kali kunjungan ke luar negeri.
"Kalau kita layani semua, betul-betul menguras waktu di luar. Jadi itu betul-betul dibatasi, betul-betul dipilih," kata Bima lagi.
Politisi PAN itu berpendapat kunjungan ke luar negeri yang banyak dilakukannya untuk bertemu, berkunjung dan berdiskusi, dari kunjungan tersebut bermacam-macam bantuan masuk ke Kota Bogor baik itu bantuan fisik, alat dan pelatihan.
Menurutnya banyak hal yang dirasakan manfaatnya ke luar negeri untuk jangka panjang. Secara pribadi dirasakan olehnya manfaat keterlibatan Kota Bogor di forum-forum internasional seperti ICLEI yang telah dirintis oleh wali kota sebelumnya Diani Budiarto.
"Jadi Pak Diani banyak membangun jaringan dengan kota-kota lain di ICLEI, sehingga ketika saya menggantikan pak Diani, masihlah bantuan-batuan yang mengucur semua tidak lepas dari komunikasi yang dibangun oleh pak Diani," katanya.
"Itu pun yang saya harapkan, ada hal-hal yang sekarang bisa dirasakan Insya Allah ada manfaatnya nanti bagi siapa pun yang menggantikan saya nanti," lanjut Bima.
Dia menyebutkan jaringan kerja sama internasional seperti ICLEI, City Net yang dibangun oleh Kota Bogor dapat mengisi keterbatasan anggaran APBD untuk program pembangunan.
"Kita tidak bisa bertumpu semua program dari APBD Rp2,1 triliun. Kita berharap jaringan internasional tersebut bisa mengisi itu," katanya pula.
Ia menyebutkan tidak banyak kepala daerah di Indonesia yang mau dan mampu untuk berartikulasi di luar negeri, sehingga bagi Kota Bogor hal itu menjadi kesempatan mengisi ruang tersebut, termasuk salah satunya keterlibatan Bogor dalam aliansi wali kota se-Asia Pasifik dalam pengendalian tembakau.
"Saya bersama Wali Kota Balangan, Filipina terpilih sebagai ketuanya. November ini Kota Bogor akan jadi tuan rumah konferensi pengendalian tembakau di Asia Pasifik," kata dia.
Bima menambahkan akan ada bantuan yang masuk ke Kota Bogor untuk penyelenggaraan konferensi tersebut, sehingga mengakselerasi program-program pengendalian tembakau yang ada di Kota Bogor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017