DPRD Kota Bogor minta Pemerintah Kota Bogor memperbaiki sistem transportasi dengan melakukan intervensi dan kolaborasi, dalam pelaksanaan Biskita Transpakuan dan menyusun rencana induk transportasi dengan baik ke depan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy seusai rapat bersama Pengurus DPC Organda di Kota Bogor, Rabu, mengatakan DPRD menerima berbagai keresahan, aspirasi dan masukan terkait isu transportasi, antara lain, kelanjutan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan, program rerouting, program reduksi angkot, dan rencana induk transportasi Kota Bogor.
DPRD Kota Bogor juga menerima keluhan bahwa seiring berjalannya waktu pelaksanaan BisKita di Kota Bogor, baik Organda maupun konsorsium tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan BisKita.
Rusli menyimpulkan terdapat permasalahan komunikasi antar-pemangku kepentingan dalam menata transportasi di Kota Bogor.
Ia menekankan Pemkot, Dishub, dan Perumda Trans Pakuan merangkul semua pemangku kepentingan agar program Biskita Transpakuan bisa berjalan dan tidak dimonopoli oleh salah satu pihak saja.
“DPRD mendukung pelaksanaan Biskita Transpakuan yang transparan dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak,” ujar Rusli.
Rusli berharap dengan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Transportasi, Pemkot Bogor mampu melakukan intervensi dan kolaborasi, dalam pelaksanaan Biskita Transpakuan dan menyusun rencana induk transportasi Kota Bogor dengan baik ke depan.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024