Bogor (Antara Megapolitan) - Kementerian Pertanian telah menyurvei sejumlah daerah yang akan menjadi percontohan korporasi petani dan lokasi tersebut mencakup lahan seluas 4.000 hektare.
"Rencananya satu petani korporasi itu 4.000 hektare, di dalamnya `full` mekanisasi supaya efisien, manajemennya agroindustri. Artinya mulai dari penanaman sampai pengelolaan di situ, dan mereka punya penggilingan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam rapat kerja BKP di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut dia, korporasi pertanian merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo usai berkunjung ke Sukabumi pada saat Idul Adha 1438 Hijriah lalu yang melihat satu koperasi mengelola pertanian secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilirnya.
Korporasi petani merupakan paradigma baru dengan merangkul petani kecil-kecil membentuk satu mekanisasi agribisnis dari hulu ke hilir. Sistem tersebut akan memberikan nilai tambah yang besar bagi hasil pertanian Indonesia dan akhirnya menyejahterakan petani.
Pola pikir petani yang selama ini berkutat di hulu, hanya budidaya, diarahkan untuk masuk sektor hilir. Ini akan menciptakan keuntungan berkali lipat dibanding sekedar budidaya semata.
"Korporasi petani yang terintegrasi ini bisa mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya.
Agung menyebutkan, proyek percontohan korporasi petani ada dibeberapa tempat alternatif. Telah dilakukan survei baru-baru ini, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan masih terus dicari.
"Mungkin ada di beberapa provinsi," kata Agung.
Terkait lahan 4.000 hektare itu untuk per satu model. Saat ini juga tengah didata berapa kebutuhan mekanisasi alat pertanian, yang rencananya akan disediakan gratis oleh Kementerian Pertanian.
"Ini kerja bareng Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Kementerian BUMN," kata Agung.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Rencananya satu petani korporasi itu 4.000 hektare, di dalamnya `full` mekanisasi supaya efisien, manajemennya agroindustri. Artinya mulai dari penanaman sampai pengelolaan di situ, dan mereka punya penggilingan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam rapat kerja BKP di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut dia, korporasi pertanian merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo usai berkunjung ke Sukabumi pada saat Idul Adha 1438 Hijriah lalu yang melihat satu koperasi mengelola pertanian secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilirnya.
Korporasi petani merupakan paradigma baru dengan merangkul petani kecil-kecil membentuk satu mekanisasi agribisnis dari hulu ke hilir. Sistem tersebut akan memberikan nilai tambah yang besar bagi hasil pertanian Indonesia dan akhirnya menyejahterakan petani.
Pola pikir petani yang selama ini berkutat di hulu, hanya budidaya, diarahkan untuk masuk sektor hilir. Ini akan menciptakan keuntungan berkali lipat dibanding sekedar budidaya semata.
"Korporasi petani yang terintegrasi ini bisa mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya.
Agung menyebutkan, proyek percontohan korporasi petani ada dibeberapa tempat alternatif. Telah dilakukan survei baru-baru ini, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan masih terus dicari.
"Mungkin ada di beberapa provinsi," kata Agung.
Terkait lahan 4.000 hektare itu untuk per satu model. Saat ini juga tengah didata berapa kebutuhan mekanisasi alat pertanian, yang rencananya akan disediakan gratis oleh Kementerian Pertanian.
"Ini kerja bareng Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Kementerian BUMN," kata Agung.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017