Bogor, 2/11 (ANTARA)- Pakar kelautan dan perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Arif Satria, Rabu, di Bogor mengatakan, program swasembada garam yang dicanangkan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), harus berorientasi kepada kesejahteraan petani.
"Program swasembada garam pada 2012 perlu diapresiasi bersama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam," katanya.
Arif Satria yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB mengaku sangat prihatin dengan tingkat kesejahteraan para petani garam dan nelayan Indonesia.
Menurutnya, petani garam dan nelayan umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kawasan pesisir merupakan salah satu pusat konsentrasi penyebaran kemiskinan di Indonesia.
Data yang dilansir KKP 2011 menyebutkan, rata-rata penghasilan masyarakat kawasan pesisir per hari di bawah 1 dolar AS atau di bawah Rp9.000. "Berarti dalam sebulan penghasilan mereka di bawah Rp270 ribu," katanya.
Untuk itu, tegasnya, IPB menaruh perhatian pada nasib yang dialami petani garam dan nelayan.
"Kami mendorong KKP serius dan komit dengan program swasembada garam yang telah dicanangkannya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Pada Selasa (1/11) FEMA IPB bekerjasama dengan adan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kelautan dan Perikanan menggagas Seminar Nasional "Swasembada Garam untuk Kesejahteraan Rakyat" di IICC, Bogor dan hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Arif mengutarakan, swasembada garam pada 2012 membutuhkan langkah-langkah strategis agar agenda besar pada sub sektor pergaraman itu tercapai.
"Hal mendasar yang diperlukan adalah kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri. Dengan kata lain harus ada 'political will' untuk menjadikan garam sebagai produk pangan strategis dengan orientasi peningkatan produksi garam guna meningkatkan kesejahteraan petani garam," tegasnya.
Selain itu, sambung Arif, untuk dapat menjawab dengan pasti kebutuhan garam nasional, maka diperlukan pemetaan hulu dan hilir dari rantai produksi dan konsumsi garam nasional.
"Pemetaan ini akan bermanfaat dalam menentukan arah dan kebijakan produksi garam nasional secara terencana sehingga swasembada garam dapat tercapai dengan tetap menjunjung tinggi kesejahteraan petani garam dan juga pemenuhan kebutuhan garam dari sisi konsumsi," imbuhnya.
Perumusan peta potensi lahan pergaraman juga dinilai penting dalam upaya mendorong swasembada garam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
A Fahir
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2011
"Program swasembada garam pada 2012 perlu diapresiasi bersama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam," katanya.
Arif Satria yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB mengaku sangat prihatin dengan tingkat kesejahteraan para petani garam dan nelayan Indonesia.
Menurutnya, petani garam dan nelayan umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kawasan pesisir merupakan salah satu pusat konsentrasi penyebaran kemiskinan di Indonesia.
Data yang dilansir KKP 2011 menyebutkan, rata-rata penghasilan masyarakat kawasan pesisir per hari di bawah 1 dolar AS atau di bawah Rp9.000. "Berarti dalam sebulan penghasilan mereka di bawah Rp270 ribu," katanya.
Untuk itu, tegasnya, IPB menaruh perhatian pada nasib yang dialami petani garam dan nelayan.
"Kami mendorong KKP serius dan komit dengan program swasembada garam yang telah dicanangkannya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Pada Selasa (1/11) FEMA IPB bekerjasama dengan adan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kelautan dan Perikanan menggagas Seminar Nasional "Swasembada Garam untuk Kesejahteraan Rakyat" di IICC, Bogor dan hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Arif mengutarakan, swasembada garam pada 2012 membutuhkan langkah-langkah strategis agar agenda besar pada sub sektor pergaraman itu tercapai.
"Hal mendasar yang diperlukan adalah kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri. Dengan kata lain harus ada 'political will' untuk menjadikan garam sebagai produk pangan strategis dengan orientasi peningkatan produksi garam guna meningkatkan kesejahteraan petani garam," tegasnya.
Selain itu, sambung Arif, untuk dapat menjawab dengan pasti kebutuhan garam nasional, maka diperlukan pemetaan hulu dan hilir dari rantai produksi dan konsumsi garam nasional.
"Pemetaan ini akan bermanfaat dalam menentukan arah dan kebijakan produksi garam nasional secara terencana sehingga swasembada garam dapat tercapai dengan tetap menjunjung tinggi kesejahteraan petani garam dan juga pemenuhan kebutuhan garam dari sisi konsumsi," imbuhnya.
Perumusan peta potensi lahan pergaraman juga dinilai penting dalam upaya mendorong swasembada garam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
A Fahir
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2011