Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam rangka mensukseskan program nasional tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.
"PUG ini merupakan agenda nasional dimana setiap pemerintah daerah harus menciptakan keadilan gender termasuk di Kota Bogor," kata Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kota Bogor, Rudiyana, di Bogor, Selasa.
Komitmen untuk mewujudkan program tersebut dibahas khusus dalam rapat koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diikuti sejumlah dinas terkait.
Rudiaya mengatakan, saat ini jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.005.012 jiwa, terdiri atas 510.722 jiwa laki-laki dan 494.290 jiwa perempuan. Sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, serta Perwali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemkot Bogor terus berupaya mewujudkan PUG.
Berdasarkan Perwali tersebut Pemkot Bogor melakukan langkah-langkah mulai dari analisis gender, membentuk pokja PUG disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai kemudian Pemkot Bogor dapat membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender.
Menurut Rudi, rakor hari ini membahas advokasi konsep PUG di provinsi dan Kota Bogor dengan narasumber dari Bappeda Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Provinsi dan DPMPPA Kota Bogor.
Selanjutnya, akan dilakukan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender bersama salah satu konsultan di kementerian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
"Peserta pelatihan merupakan para Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (Renlap) disetiap OPD yang menggeluti perencanaan responsif gender," katanya.
Ia mengatakan, Kota Bogor saat ini belum ada kasus yang mencuat terkait gender. Namun, di beberapa wilayah Kota Bogor angka pendidikan pada perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih adanya kultur masyarakat yang menganggap jika perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jika mengacu pada regulasi baik pria ataupun wanita berhak mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari pembangunan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan lainnya.
"Ini nanti juga akan didiskusikan dan dirumuskan untuk kebijakannya seperti apa. Termasuk kaitan dalam pelayanan publik juga tidak boleh membeda-bedakan," kata Rudyana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menambahkan, kesetaraan gender terus berkembang dan disetiap daerah bisa berbeda-beda.
Menurutnya, PUG ini bagian strategis dalam perencanaan program Pemkot Bogor demi terwujudnya responsif gender.
"Program yang dirancanag harus mampu mengimplementasikan PUG baik dari segi perencanaan dan penganggarannya," kata Ade.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"PUG ini merupakan agenda nasional dimana setiap pemerintah daerah harus menciptakan keadilan gender termasuk di Kota Bogor," kata Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kota Bogor, Rudiyana, di Bogor, Selasa.
Komitmen untuk mewujudkan program tersebut dibahas khusus dalam rapat koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diikuti sejumlah dinas terkait.
Rudiaya mengatakan, saat ini jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.005.012 jiwa, terdiri atas 510.722 jiwa laki-laki dan 494.290 jiwa perempuan. Sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, serta Perwali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemkot Bogor terus berupaya mewujudkan PUG.
Berdasarkan Perwali tersebut Pemkot Bogor melakukan langkah-langkah mulai dari analisis gender, membentuk pokja PUG disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai kemudian Pemkot Bogor dapat membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender.
Menurut Rudi, rakor hari ini membahas advokasi konsep PUG di provinsi dan Kota Bogor dengan narasumber dari Bappeda Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Provinsi dan DPMPPA Kota Bogor.
Selanjutnya, akan dilakukan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender bersama salah satu konsultan di kementerian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
"Peserta pelatihan merupakan para Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (Renlap) disetiap OPD yang menggeluti perencanaan responsif gender," katanya.
Ia mengatakan, Kota Bogor saat ini belum ada kasus yang mencuat terkait gender. Namun, di beberapa wilayah Kota Bogor angka pendidikan pada perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih adanya kultur masyarakat yang menganggap jika perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jika mengacu pada regulasi baik pria ataupun wanita berhak mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari pembangunan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan lainnya.
"Ini nanti juga akan didiskusikan dan dirumuskan untuk kebijakannya seperti apa. Termasuk kaitan dalam pelayanan publik juga tidak boleh membeda-bedakan," kata Rudyana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menambahkan, kesetaraan gender terus berkembang dan disetiap daerah bisa berbeda-beda.
Menurutnya, PUG ini bagian strategis dalam perencanaan program Pemkot Bogor demi terwujudnya responsif gender.
"Program yang dirancanag harus mampu mengimplementasikan PUG baik dari segi perencanaan dan penganggarannya," kata Ade.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017