Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan proyek pembangunan jalan alternatif Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan mulai bergulir pascapenertiban ratusan bangunan liar pada 2016.
"Kendala selama ini berupa persoalan politik dan hukumnya sudah diselesaikan. Sekarang tinggal fokus pada pembangunan fisik jalan dan saluran airnya," katanya.
Hal itu dikatakannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan, Rabu, untuk memastikan kesiapan administrasi hukum atas status lahan milik Perum Jasa Tirta tersebut.
Menurut dia, proyek pembangunan jalan sepanjang 4 kilometer dengan lebar delapan meter dan di bagian tengahnya terdapat saluran air itu sudah bergulir.
Kendala yang sempat timbul atas kebijakannya membongkar paksa sekitar 400 bangunan liar mulai dari Kelurahan Pekayon Jaya hingga Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih sudah sepenuhnya aman untuk pengerjaan fisik jalan dan saluran.
"Kalau di tengah jalan ada yang mengaku memiliki sertifikat kepemelikan tanah di sini, polisikan saja. Yang jelas tidak ada sertifikat di lahan pengairan, yang punya sertifikat tangkap saja orangnya untuk dipidanakan. Tidak boleh tanah negara dijadikan sertifikat," katanya.
Menurut dia, kemunculan sertifikat hak milik lahan di lokasi itu sudah bisa dipastikan terkait dengan penyalahgunaan tanah negara.
Rahmat juga memastikan, ratusan penghuni bangunan liar yang tempat tinggalnya dibongkar paksa aparat terkait proyek jalan ini sudah terselesaikan dengan baik.
"DPRD sudah menyelesaikan kerja Panitia Khusus terkait persoalan ini. Kita sepakat untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Bantargebang bagi penampungan penghuni bangunan liar yang tidak mampu," katanya.
Rahmat mengatakan, tidak seharusnya para penghuni bangunan liar itu melakukan langkah perlawanan pada kebijakan penataan kota.
"Sebab mereka yang tinggal di lahan negara selama puluhan tahun ini sudah sangat untung, tidak ditarik biaya apa-apa, jadi kalau dibongkar yang terima saja," katanya.
Proyek pembangunan jalan alternatif Pekayon-Jatiasih itu digulirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi sebagai solusi pengentasan 19 titik kemacetan yang ada di Kota Bekasi.
Jalur Pekayon-Pondokgede selama ini sudah mengalami over kapasitas menyusul tingginya pengguna kendaraan pribadi di kawasan yang ramai permukiman penduduk tersebut.
Sedikitnya terpantau ada tujuh simpul kemacetan di sepajang Jalan Raya Pekayon-Jatiasih mulai dari Simpang Pekayon, simpang Perumahan Kemang Pratama, simpang Giant-Galaxy, simpang Grand Galaxy Park, Pasar Jatiasih dan Jalan Komsen.
Jalur alternatif Pakayon-Jatiasih yang bersebelahan dengan jalur eksisting kemacetan diproyeksikan bisa menjadi jalur alternatif penghubung Pekayon-Pondokgede.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kendala selama ini berupa persoalan politik dan hukumnya sudah diselesaikan. Sekarang tinggal fokus pada pembangunan fisik jalan dan saluran airnya," katanya.
Hal itu dikatakannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan, Rabu, untuk memastikan kesiapan administrasi hukum atas status lahan milik Perum Jasa Tirta tersebut.
Menurut dia, proyek pembangunan jalan sepanjang 4 kilometer dengan lebar delapan meter dan di bagian tengahnya terdapat saluran air itu sudah bergulir.
Kendala yang sempat timbul atas kebijakannya membongkar paksa sekitar 400 bangunan liar mulai dari Kelurahan Pekayon Jaya hingga Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih sudah sepenuhnya aman untuk pengerjaan fisik jalan dan saluran.
"Kalau di tengah jalan ada yang mengaku memiliki sertifikat kepemelikan tanah di sini, polisikan saja. Yang jelas tidak ada sertifikat di lahan pengairan, yang punya sertifikat tangkap saja orangnya untuk dipidanakan. Tidak boleh tanah negara dijadikan sertifikat," katanya.
Menurut dia, kemunculan sertifikat hak milik lahan di lokasi itu sudah bisa dipastikan terkait dengan penyalahgunaan tanah negara.
Rahmat juga memastikan, ratusan penghuni bangunan liar yang tempat tinggalnya dibongkar paksa aparat terkait proyek jalan ini sudah terselesaikan dengan baik.
"DPRD sudah menyelesaikan kerja Panitia Khusus terkait persoalan ini. Kita sepakat untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Bantargebang bagi penampungan penghuni bangunan liar yang tidak mampu," katanya.
Rahmat mengatakan, tidak seharusnya para penghuni bangunan liar itu melakukan langkah perlawanan pada kebijakan penataan kota.
"Sebab mereka yang tinggal di lahan negara selama puluhan tahun ini sudah sangat untung, tidak ditarik biaya apa-apa, jadi kalau dibongkar yang terima saja," katanya.
Proyek pembangunan jalan alternatif Pekayon-Jatiasih itu digulirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi sebagai solusi pengentasan 19 titik kemacetan yang ada di Kota Bekasi.
Jalur Pekayon-Pondokgede selama ini sudah mengalami over kapasitas menyusul tingginya pengguna kendaraan pribadi di kawasan yang ramai permukiman penduduk tersebut.
Sedikitnya terpantau ada tujuh simpul kemacetan di sepajang Jalan Raya Pekayon-Jatiasih mulai dari Simpang Pekayon, simpang Perumahan Kemang Pratama, simpang Giant-Galaxy, simpang Grand Galaxy Park, Pasar Jatiasih dan Jalan Komsen.
Jalur alternatif Pakayon-Jatiasih yang bersebelahan dengan jalur eksisting kemacetan diproyeksikan bisa menjadi jalur alternatif penghubung Pekayon-Pondokgede.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017