![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/313962/pengurus-korpri-karawang-saling-lempar-terkait-uang-700-pensiunan-pns&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/10/09/IMG_20241009_215436.jpg&description=Pengurus Korpri Karawang ''saling lempar" terkait uang 700 pensiunan PNS){kind=link}
Ketua dan Pengurus Korpri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saling 'lempar tanggung jawab' terkait dengan persoalan 700 pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menagih pembayaran uang pensiunan atau uang kadeudeuh.
Ketua Korpri Karawang Acep Jamhuri, saat dikonfirmasi di Karawang, Rabu, menyarankan bahwa soal pembagian uang kadeudeuh tersebut dikonfirmasi ke pengurus atau staf Korpri.
"Silakan konfirmasi dengan Bu Neneng staf Korpri Karawang," katanya.
Selanjutnya, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Staf Korpri Karawang, Neneng menyampaikan bahwa pembagian uang kadeudeuh untuk para pensiunan itu bukannya tidak diberikan.
Baca juga: DPRD: Korpri Karawang segera selesaikan uang "kadeudeuh" pensiunan PNS
Ia menyampaikan bahwa untuk melakukan pencairan uang kadeudeuh tersebut, ada prosedur yang harus dilewati. Namun ia tak menjelaskan secara jelas bentuk prosedur yang dimaksud.
"Maaf, itu (memberi penjelasan prosedur) bukan kewenangan saya," katanya seraya menghubungi salah seorang pengurus Korpri Karawang, Dekkie yang merupakan Sekretaris Kecamatan Tegalwaru.
Dimintai komentar tentang persoalan pencairan uang pensiunan atau uang kadeudeuh untuk 700 pensiunan PNS, ia menyampaikan agar pembahasan permasalahan ini ditunda sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
"Saat ini sedang dalam posisi kekosongan jabatan ketua. Sebelumnya ketuanya Pak Acep Jamhuri. Tetapi saat ini belum ada petunjuk dari Korpri Provinsi Jabar. Saya tidak bisa berkomentar banyak," kata dia.
Baca juga: Ratusan pensiunan PNS Karawang tagih pembayaran uang pensiun dari Korpri
Sementara itu, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin sebelumnya menyampaikan agar pengurus Korpri setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak membiarkan berlarut-larut.
"Uang pensiunan itu hak mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai PNS. Jadi saya kira ini harus segera diselesaikan," katanya.
Persoalan belum terbayarkan uang kadeudeuh para pensiunan PNS itu muncul setelah perwakilan dari ratusan pensiunan PNS 2022-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendatangi kantor Korpri. Mereka menagih pembayaran uang pensiunan atau uang kadeudeuh yang menjadi hak mereka.
Salah seorang mantan PNS Pemkab Karawang, Juhdiana, mengatakan banyak pensiunan yang sudah bertahun-tahun tapi tidak juga mendapat uang pensiunan dari Korpri Karawang. Padahal selama menjadi PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca juga: Pensiunan PNS Karawang keluhkan masalah pencairan uang pensiun Korpri
Setoran uang bulanan ke Korpri Karawang itu berlaku sejak seseorang menjadi PNS hingga pensiun. Kemudian saat pensiun, mereka mendapatkan uang senilai Rp14 juta dari Korpri, yang merupakan uang setoran bulanan mereka selama menjadi PNS.
Juhdiana menyebutkan hingga kini terdapat ratusan pensiunan PNS yang mempertanyakan hak uang pensiunan mereka dari Korpri. Mereka merupakan pensiunan tahun 2022-2023.
Dari informasi yang diperoleh, jumlah pensiunan PNS yang belum mendapatkan uang pensiunan dari Korpri Karawang sekitar 700 orang, sehingga saat ini hak uang pensiunan PNS yang belum dibayarkan Korpri Karawang mencapai sekitar Rp9,8 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua Korpri Karawang Acep Jamhuri, saat dikonfirmasi di Karawang, Rabu, menyarankan bahwa soal pembagian uang kadeudeuh tersebut dikonfirmasi ke pengurus atau staf Korpri.
"Silakan konfirmasi dengan Bu Neneng staf Korpri Karawang," katanya.
Selanjutnya, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Staf Korpri Karawang, Neneng menyampaikan bahwa pembagian uang kadeudeuh untuk para pensiunan itu bukannya tidak diberikan.
Baca juga: DPRD: Korpri Karawang segera selesaikan uang "kadeudeuh" pensiunan PNS
Ia menyampaikan bahwa untuk melakukan pencairan uang kadeudeuh tersebut, ada prosedur yang harus dilewati. Namun ia tak menjelaskan secara jelas bentuk prosedur yang dimaksud.
"Maaf, itu (memberi penjelasan prosedur) bukan kewenangan saya," katanya seraya menghubungi salah seorang pengurus Korpri Karawang, Dekkie yang merupakan Sekretaris Kecamatan Tegalwaru.
Dimintai komentar tentang persoalan pencairan uang pensiunan atau uang kadeudeuh untuk 700 pensiunan PNS, ia menyampaikan agar pembahasan permasalahan ini ditunda sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
"Saat ini sedang dalam posisi kekosongan jabatan ketua. Sebelumnya ketuanya Pak Acep Jamhuri. Tetapi saat ini belum ada petunjuk dari Korpri Provinsi Jabar. Saya tidak bisa berkomentar banyak," kata dia.
Baca juga: Ratusan pensiunan PNS Karawang tagih pembayaran uang pensiun dari Korpri
Sementara itu, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin sebelumnya menyampaikan agar pengurus Korpri setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak membiarkan berlarut-larut.
"Uang pensiunan itu hak mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai PNS. Jadi saya kira ini harus segera diselesaikan," katanya.
Persoalan belum terbayarkan uang kadeudeuh para pensiunan PNS itu muncul setelah perwakilan dari ratusan pensiunan PNS 2022-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendatangi kantor Korpri. Mereka menagih pembayaran uang pensiunan atau uang kadeudeuh yang menjadi hak mereka.
Salah seorang mantan PNS Pemkab Karawang, Juhdiana, mengatakan banyak pensiunan yang sudah bertahun-tahun tapi tidak juga mendapat uang pensiunan dari Korpri Karawang. Padahal selama menjadi PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca juga: Pensiunan PNS Karawang keluhkan masalah pencairan uang pensiun Korpri
Setoran uang bulanan ke Korpri Karawang itu berlaku sejak seseorang menjadi PNS hingga pensiun. Kemudian saat pensiun, mereka mendapatkan uang senilai Rp14 juta dari Korpri, yang merupakan uang setoran bulanan mereka selama menjadi PNS.
Juhdiana menyebutkan hingga kini terdapat ratusan pensiunan PNS yang mempertanyakan hak uang pensiunan mereka dari Korpri. Mereka merupakan pensiunan tahun 2022-2023.
Dari informasi yang diperoleh, jumlah pensiunan PNS yang belum mendapatkan uang pensiunan dari Korpri Karawang sekitar 700 orang, sehingga saat ini hak uang pensiunan PNS yang belum dibayarkan Korpri Karawang mencapai sekitar Rp9,8 miliar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024