Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mengharapkan terbangunnya sinergitas antara organisasi perangkat daerah dan aparat wilayah dalam penanggulangan bencana.
"Banyak yang sering keliru, fungsi dan tugas BPBP, lambatnya perbaikan akibat bencana yang disalahkan BPBP, padahal fungsi BPBD sebagai koordinasi, perbaikan kerusakan dilakukan oleh instansi terkait," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Ganjar Gunawan saat dihubungi di Bogor, Minggu.
Ganjar mengatakan, Rabu (2/8) lalu, pihaknya menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana bertujuan untuk membangun sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan aparat di wilayah agar respon kepada masyarakat dapat lebih cepat.
Ia menjelaskan, pada saat terjadi bencana, tugas BPBD disamping turun ke lapangan melakukan upaya-upaya tanggap darurat (evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, sanitasi dan lainnya) juga mengoordinasikan dengan instansi lain
"Misalnya apakah perlu dibangun dapur umum, tenda kesehatan atau lain sebagainya," kata dia.
Subtansi pada saat terjadi darurat bencana, misi BPBD adalah menyelamatkan jiwa, menyelamatkan aset dan menstabilkan situasi.
Setelah ketiganya tertangani, maka apabila perlu dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi infrastruktur menjadi kewenangan dinas terkait untuk mengajukan ke APBD dengan rekomendasi BPBD.
"Infrastruktur yang dimaksud, misalnya, turap, kirmir, jembatan dan kerusakan lainnya," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, sesuai arahan dari Wali Kota Bogor, dalam Rakor Penanggulangan Bencana pekan lalu mengharapkan adanya sikronisasi data serta kejelasan prosedur penanganan bencana dan prioritas rencana kegiatan.
Arahan lainnya, kata dia, perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan yang belum terjadi bencana dengan yang sudah terjadi bencana. Selanjutnya sinkronisasi antara laporan di wilayah dengan data dari BPBD.
"Pak wali meminta segera dilakukan rekapitulasi dan penyamaan data sehingga kita memiliki pemetaan yang betul akurat," katanya.
Selain itu, lanjut Ganjar, perlu juga disosialisasikan prosedur atau tahapan dalam penanggulangan bencana. BPBD dapat langsung terhubung dengan Dinas Sosial terutama dalam penyaluran bantuan natura dan lainnya.
Ganjar menambahkan, rakor dilakukan selain untuk menjalin sinergitas antar instansi dan BPBD terutama menghadapi akhir tahun yang masuk dalam musim hujan.
"Kami mengundang BMKG juga, walau dari perkiraan musim hujan mundur, tetapi Bogor memiliki keunikan sendiri, tetap ada hujan yang perlu terus diantisipasi," kata Ganjar.
Kota Bogor tergolong rawan bencana alam, di antaranya, longsor dan genangan karena luapan air kali atau selokan, angin kencang dan pohon tumbang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Banyak yang sering keliru, fungsi dan tugas BPBP, lambatnya perbaikan akibat bencana yang disalahkan BPBP, padahal fungsi BPBD sebagai koordinasi, perbaikan kerusakan dilakukan oleh instansi terkait," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Ganjar Gunawan saat dihubungi di Bogor, Minggu.
Ganjar mengatakan, Rabu (2/8) lalu, pihaknya menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana bertujuan untuk membangun sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan aparat di wilayah agar respon kepada masyarakat dapat lebih cepat.
Ia menjelaskan, pada saat terjadi bencana, tugas BPBD disamping turun ke lapangan melakukan upaya-upaya tanggap darurat (evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, sanitasi dan lainnya) juga mengoordinasikan dengan instansi lain
"Misalnya apakah perlu dibangun dapur umum, tenda kesehatan atau lain sebagainya," kata dia.
Subtansi pada saat terjadi darurat bencana, misi BPBD adalah menyelamatkan jiwa, menyelamatkan aset dan menstabilkan situasi.
Setelah ketiganya tertangani, maka apabila perlu dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi infrastruktur menjadi kewenangan dinas terkait untuk mengajukan ke APBD dengan rekomendasi BPBD.
"Infrastruktur yang dimaksud, misalnya, turap, kirmir, jembatan dan kerusakan lainnya," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, sesuai arahan dari Wali Kota Bogor, dalam Rakor Penanggulangan Bencana pekan lalu mengharapkan adanya sikronisasi data serta kejelasan prosedur penanganan bencana dan prioritas rencana kegiatan.
Arahan lainnya, kata dia, perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan yang belum terjadi bencana dengan yang sudah terjadi bencana. Selanjutnya sinkronisasi antara laporan di wilayah dengan data dari BPBD.
"Pak wali meminta segera dilakukan rekapitulasi dan penyamaan data sehingga kita memiliki pemetaan yang betul akurat," katanya.
Selain itu, lanjut Ganjar, perlu juga disosialisasikan prosedur atau tahapan dalam penanggulangan bencana. BPBD dapat langsung terhubung dengan Dinas Sosial terutama dalam penyaluran bantuan natura dan lainnya.
Ganjar menambahkan, rakor dilakukan selain untuk menjalin sinergitas antar instansi dan BPBD terutama menghadapi akhir tahun yang masuk dalam musim hujan.
"Kami mengundang BMKG juga, walau dari perkiraan musim hujan mundur, tetapi Bogor memiliki keunikan sendiri, tetap ada hujan yang perlu terus diantisipasi," kata Ganjar.
Kota Bogor tergolong rawan bencana alam, di antaranya, longsor dan genangan karena luapan air kali atau selokan, angin kencang dan pohon tumbang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017