Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai Kota Depok Jawa Barat telah siap untuk menggelar Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024.
Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Komisi II DPR RI, Khairul Muchtar saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Selasa.
Komisi II DPR RI menyimpulkan bahwa Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan Pilkada 2024.
Baca juga: KPU Depok sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kaum buruh
Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berbagai pemangku kepentingan diyakini akan membawa proses pilkada berjalan lancar, damai dan kondusif.
Ia mengatakan kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah, termasuk Depok. Kunjungan kerja ini juga dilakukan ke beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Baca juga: KPU Depok sebut dua pasangan bakal calon penuhi syarat administrasi
“Dari diskusi yang kami lakukan, terlihat bahwa persiapan di Depok sudah cukup matang. Baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Kota Depok. Persiapan logistik, personel, serta antisipasi terhadap isu-isu pelanggaran sudah dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran hingga sarana dan prasarana.
Menurut dia pentingnya netralitas ASN dan keseragaman pemahaman regulasi oleh semua pihak terkait netralitas ASN adalah hal krusial, regulasinya sudah jelas dan harus diterapkan dengan tegas.
Terkait dengan potensi kendala, Khairul menyinggung kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat timbul secara tiba-tiba, seperti demonstrasi besar atau masalah keamanan lainnya.
Baca juga: KPU gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada di Kota Depok
Namun, ia optimistis bahwa persiapan yang matang dan pengalaman penyelenggara di Kota Depok akan mampu mengatasi berbagai potensi masalah.
“Kami yakin Pilkada di Depok akan berjalan lancar. Persiapan yang kami lihat sudah cukup mengantisipasi hal-hal seperti logistik dan keamanan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga menerima masukan terkait peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemilu. Khususnya Bawaslu, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Tunjangan harus merata, kami akan menyampaikan hal ini agar keadilan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terwujud,” tutupnya
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Komisi II DPR RI, Khairul Muchtar saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Selasa.
Komisi II DPR RI menyimpulkan bahwa Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan Pilkada 2024.
Baca juga: KPU Depok sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kaum buruh
Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berbagai pemangku kepentingan diyakini akan membawa proses pilkada berjalan lancar, damai dan kondusif.
Ia mengatakan kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah, termasuk Depok. Kunjungan kerja ini juga dilakukan ke beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Baca juga: KPU Depok sebut dua pasangan bakal calon penuhi syarat administrasi
“Dari diskusi yang kami lakukan, terlihat bahwa persiapan di Depok sudah cukup matang. Baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Kota Depok. Persiapan logistik, personel, serta antisipasi terhadap isu-isu pelanggaran sudah dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran hingga sarana dan prasarana.
Menurut dia pentingnya netralitas ASN dan keseragaman pemahaman regulasi oleh semua pihak terkait netralitas ASN adalah hal krusial, regulasinya sudah jelas dan harus diterapkan dengan tegas.
Terkait dengan potensi kendala, Khairul menyinggung kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat timbul secara tiba-tiba, seperti demonstrasi besar atau masalah keamanan lainnya.
Baca juga: KPU gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada di Kota Depok
Namun, ia optimistis bahwa persiapan yang matang dan pengalaman penyelenggara di Kota Depok akan mampu mengatasi berbagai potensi masalah.
“Kami yakin Pilkada di Depok akan berjalan lancar. Persiapan yang kami lihat sudah cukup mengantisipasi hal-hal seperti logistik dan keamanan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga menerima masukan terkait peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemilu. Khususnya Bawaslu, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Tunjangan harus merata, kami akan menyampaikan hal ini agar keadilan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terwujud,” tutupnya
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024