Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu memaparkan sejumlah strategis dalam mengatasi inflasi daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dari monitoring hingga operasi pasar.
Asmawa di Cibinong, Minggu, mengaku rutin melakukan monitoring pengawasan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor lalu disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dari kegiatan itu, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan konkret, seperti melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dengan berbagai macam bahan pokok di dalamnya, yaitu sebanyak 87,5 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pemerintah (SPHP) dan 7.000 liter minyak goreng.
Kemudian, penyelenggaraan operasi pasar bersubsidi (OPADI) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2024 di Kabupaten Bogor sebanyak 5.372 paket sembako, berisi beras premium kg, gula kristal putih 2 kg dan minyak goreng kemasan premium 2 liter.
Baca juga: Pemkab Bogor paparkan sejumlah upaya tangani inflasi
"Bahan-bahan pokok tersebut telah didistribusikan di tiga kecamatan, yakni Cibinong, Bojonggede dan Parung," ujarnya.
Selanjutnya, upaya serupa juga dilaksanakan melalukan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) Keliling sebanyak 31 kali di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Sukaraja, Bojonggede, Tajurhalang, Dramaga, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung, Pamijahan, Tenjolaya, Parung Panjang, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Ciomas, Klapanunggal, Jonggol dan Rancabungur.
Di wilayah-wilayah tersebut, bahan pokok yang disediakan yakni komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi rendang, daging sapi semur, daging ayam ras dan gula pasir.
Lalu, Pemkab Bogor juga melaksanakan kegiatan Bazar Ramadhan tahun 2024 di enam kecamatan (Caringin, Cijeruk, Citeureup, Babakan Madang, Megamendung dan di Jonggol).
Baca juga: Pemkab Bogor: Inflasi daerah di tingkat menengah
Asmawa mengatakan kondisi indeks perkembangan harga (IPH) di Kabupaten Bogor dalam kondisi aman.
"Alhamdulillah IPH kita ada di angka minus 1,51 artinya ada di median, kalau yang tertinggi ada di angka 3,03 kalau yang terendah di minus 6.51," ungkapnya.
Angka IPH tersebut didapati Pemerintah Kabupaten Bogor dengan metode pendataan yang dilakukan secara periodik terhitung Januari hingga Juni 2024.
IPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya pada perkembangan harga komoditas cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras.
Pada komoditas tersebut di Januari 2024 tercatat sebesar -8,2813 persen. Kemudian di Februari sebesar 4,4836 persen dan Maret sebesar 13,5293 persen.
Baca juga: Pemkot Bogor lakukan kegiatan operasional pengendali inflasi
Selanjutnya IPH pada April 2024 sebesar -6,6900 persen. Mei sebesar 1,9400 persen dan Juni sebesar -3,200 persen.
Asmawa menyebutkan bahwa kondisi IPH itu merupakan hasil daripada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk Pemkab Bogor sebagaimana Keputusan Bupati Bogor Nomor 500/294/Kpts/Per-UU/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah membuat peta jalan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 500/53/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 15 Februari 2022.(KR-MFS)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Asmawa di Cibinong, Minggu, mengaku rutin melakukan monitoring pengawasan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor lalu disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dari kegiatan itu, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan konkret, seperti melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dengan berbagai macam bahan pokok di dalamnya, yaitu sebanyak 87,5 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pemerintah (SPHP) dan 7.000 liter minyak goreng.
Kemudian, penyelenggaraan operasi pasar bersubsidi (OPADI) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2024 di Kabupaten Bogor sebanyak 5.372 paket sembako, berisi beras premium kg, gula kristal putih 2 kg dan minyak goreng kemasan premium 2 liter.
Baca juga: Pemkab Bogor paparkan sejumlah upaya tangani inflasi
"Bahan-bahan pokok tersebut telah didistribusikan di tiga kecamatan, yakni Cibinong, Bojonggede dan Parung," ujarnya.
Selanjutnya, upaya serupa juga dilaksanakan melalukan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) Keliling sebanyak 31 kali di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Sukaraja, Bojonggede, Tajurhalang, Dramaga, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung, Pamijahan, Tenjolaya, Parung Panjang, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Ciomas, Klapanunggal, Jonggol dan Rancabungur.
Di wilayah-wilayah tersebut, bahan pokok yang disediakan yakni komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi rendang, daging sapi semur, daging ayam ras dan gula pasir.
Lalu, Pemkab Bogor juga melaksanakan kegiatan Bazar Ramadhan tahun 2024 di enam kecamatan (Caringin, Cijeruk, Citeureup, Babakan Madang, Megamendung dan di Jonggol).
Baca juga: Pemkab Bogor: Inflasi daerah di tingkat menengah
Asmawa mengatakan kondisi indeks perkembangan harga (IPH) di Kabupaten Bogor dalam kondisi aman.
"Alhamdulillah IPH kita ada di angka minus 1,51 artinya ada di median, kalau yang tertinggi ada di angka 3,03 kalau yang terendah di minus 6.51," ungkapnya.
Angka IPH tersebut didapati Pemerintah Kabupaten Bogor dengan metode pendataan yang dilakukan secara periodik terhitung Januari hingga Juni 2024.
IPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya pada perkembangan harga komoditas cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras.
Pada komoditas tersebut di Januari 2024 tercatat sebesar -8,2813 persen. Kemudian di Februari sebesar 4,4836 persen dan Maret sebesar 13,5293 persen.
Baca juga: Pemkot Bogor lakukan kegiatan operasional pengendali inflasi
Selanjutnya IPH pada April 2024 sebesar -6,6900 persen. Mei sebesar 1,9400 persen dan Juni sebesar -3,200 persen.
Asmawa menyebutkan bahwa kondisi IPH itu merupakan hasil daripada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk Pemkab Bogor sebagaimana Keputusan Bupati Bogor Nomor 500/294/Kpts/Per-UU/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah membuat peta jalan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 500/53/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 15 Februari 2022.(KR-MFS)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024