Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) berkoordinasi dengan Pemerintah Turki untuk mendeportasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan paham radikalisme sebagai upaya antisipasi dini.
"Kita minta sama Turki tolong kasih tahu sama kita, untuk segera dideportasi ke Indonesia. Kita minta penerbangan langsung, jangan lewat transit karena kesulitan kita mendeteksi. Sampai di sini kita identifikasi langsung," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.
Hal tersebut dikatakannya kepada awak media usai menghadiri hari jadi BNPT ke-71 tahun di Kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, Turki merupakan negara perbatasan dengan Suriah sehingga lebih mudah melakukan deteksi dini terhadap WNI yang berniat menyeberang ke Suriah.
Pihaknya mencatat, ada sekitar 400 WNI yang semula ingin tinggal di Suriah akibat terpengaruh paham radikalisme dan kini telah dipulangkan ke Indonesia untuk mengikuti program deradikalisasi selama satu bulan di panti sosial Kementrian Sosial (Kemensos) Bambu Apus Jakarta Timur.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mereduksi pemahaman yang kurang tepat melalui proses yang panjang dalam diri mereka.
Meskipun demikian, program tersebut tidak bisa menjamin seseorang yang telah terkena paham radikal akan bisa kembali berpaham normal mengingat waktu penyenggaraan yang singkat.
Selain itu, Suhardi menyebutkan menurut hasil pendataan sebanyak 71 persen dari total WNI yang mudah terpengaruh oleh paham radikal adalah wanita dan anak-anak sehingga perlu terapi khusus dalam menanganinya.
Bahkan, ia menyampaikan tren yang terjadi Indonesia ialah membawa serta seluruh keluarga untuk pindah ke negara Islam akibat ideologi radikal yang mereka anut.
"Kalau di kita ini dengan keluarga, dari 75 yang sudah dideportasi dan menjalani penyegaran di Bambu Apus, Jakarta, mayoritasnya menjual poperti mereka untuk hidup di sana," katanya.
Menurut Suhardi, cara pandang terhadap penanganan dan jumlah WNI yang terdeteksi berada di Turki tersebut jangan dilihat sebagai sesuatu yang besar. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kita minta sama Turki tolong kasih tahu sama kita, untuk segera dideportasi ke Indonesia. Kita minta penerbangan langsung, jangan lewat transit karena kesulitan kita mendeteksi. Sampai di sini kita identifikasi langsung," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.
Hal tersebut dikatakannya kepada awak media usai menghadiri hari jadi BNPT ke-71 tahun di Kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, Turki merupakan negara perbatasan dengan Suriah sehingga lebih mudah melakukan deteksi dini terhadap WNI yang berniat menyeberang ke Suriah.
Pihaknya mencatat, ada sekitar 400 WNI yang semula ingin tinggal di Suriah akibat terpengaruh paham radikalisme dan kini telah dipulangkan ke Indonesia untuk mengikuti program deradikalisasi selama satu bulan di panti sosial Kementrian Sosial (Kemensos) Bambu Apus Jakarta Timur.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mereduksi pemahaman yang kurang tepat melalui proses yang panjang dalam diri mereka.
Meskipun demikian, program tersebut tidak bisa menjamin seseorang yang telah terkena paham radikal akan bisa kembali berpaham normal mengingat waktu penyenggaraan yang singkat.
Selain itu, Suhardi menyebutkan menurut hasil pendataan sebanyak 71 persen dari total WNI yang mudah terpengaruh oleh paham radikal adalah wanita dan anak-anak sehingga perlu terapi khusus dalam menanganinya.
Bahkan, ia menyampaikan tren yang terjadi Indonesia ialah membawa serta seluruh keluarga untuk pindah ke negara Islam akibat ideologi radikal yang mereka anut.
"Kalau di kita ini dengan keluarga, dari 75 yang sudah dideportasi dan menjalani penyegaran di Bambu Apus, Jakarta, mayoritasnya menjual poperti mereka untuk hidup di sana," katanya.
Menurut Suhardi, cara pandang terhadap penanganan dan jumlah WNI yang terdeteksi berada di Turki tersebut jangan dilihat sebagai sesuatu yang besar. ***2***
Editor : Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017