Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Jawa Barat, menawarkan tujuh kegiatan kepada perusahaan sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Wali Kota Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kota Depok, Tri Redjeki Handayani di Depok, Jumat, menjelaskan TJSLP merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.
Menurut dia, Kota Depok sudah punya Perda dan Perwal tentang TJSLP. Ia mengingatkan kembali kepada Perangkat Daerah (PD) bilamana ada program kegiatan yang tidak terdanai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa diajukan ke perusahaan atas dasar hukum aturan tersebut.
Tri Redjeki menyebutkan selain diberikan sosialisasi, PD juga diminta untuk mengisi formulir pendaftaran usulan kebutuhan program dan kegiatan yang tidak terdanai APBD 2024.
Ada tujuh program yang ditawarkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
Lalu pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
Kemudian Pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
Serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, Penanggulangan bencana. Terakhir, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
"Usulan dari PD itu yang akan kami bawa dan tawarkan ke perusahaan saat acara CSR Gathering nanti," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kota Depok, Tri Redjeki Handayani di Depok, Jumat, menjelaskan TJSLP merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.
Menurut dia, Kota Depok sudah punya Perda dan Perwal tentang TJSLP. Ia mengingatkan kembali kepada Perangkat Daerah (PD) bilamana ada program kegiatan yang tidak terdanai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa diajukan ke perusahaan atas dasar hukum aturan tersebut.
Tri Redjeki menyebutkan selain diberikan sosialisasi, PD juga diminta untuk mengisi formulir pendaftaran usulan kebutuhan program dan kegiatan yang tidak terdanai APBD 2024.
Ada tujuh program yang ditawarkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
Lalu pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
Kemudian Pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
Serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, Penanggulangan bencana. Terakhir, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
"Usulan dari PD itu yang akan kami bawa dan tawarkan ke perusahaan saat acara CSR Gathering nanti," jelasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024