Jakarta (Antara Megapolitan-Bogor) - Kementerian Koperasi dan UKM menerima sebanyak 88 usulan dari daerah untuk membangun gedung Center for Integrated Services of Smesco atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Mandiri.
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati melalui siaran pers, Senin, mengatakan tercatat sejak digulirkan pada 2017 pemda telah mengajukan sebanyak 88 usulan untuk membangun PLUT-KUMKM Mandiri di daerahnya.
"Dua sudah dinyatakan memenuhi syarat yakni Kabupaten Anambas Kepulauan Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat. Namun yang dapat dipenuhi hanya 2 gedung PLUT-KUMKM," ujarnya.
Pada Tahun Anggaran 2018, pihaknya akan mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk 5 lokasi PLUT KUMKM Mandiri khusus daerah-daerah strategis guna ditingkatkan kualitas pendampingan KUMKM yang diwadahi PLUT KUMKM.
Mekanisme pengusulan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 02/PER/Dep.4/I/2017 antara lain gubernur/bupati/walikota mengajukan surat permohonan kepada Menteri cq. Deputi Restrukturisasi Usaha.
"Dan status gedung adalah milik pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa," jelas Yuana.
Pihaknya secara khusus mengapresiasi Pemda Papua Barat yang telah mengalokasikan APBD untuk membangunan gedung PLUT-KUMKM di Kabupaten Sorong.
Oleh karena itu pelaku usaha diharapkan bisa merasakan menfaat atas keberadaan gedung tersebut.
Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Halomoan Tamba mengatakan dengan keterbatasan APBN, Pemda Papua Barat telah melihat bahwa program PLUT-KUMKM adalah alternatif untuk memberdayakan UKM di sekitar Kabupaten Sorong.
"Sehingga Pemda Papua Barat dengan APBD telah membangun sebuah gedung PLUT-KUMKM yang dijadikan gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong," kata Halomoan.
Gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong, dibangun pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Papua Barat.
Saat ini gedung tersebut telah dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Sorong.
Halomoan Tamba mengungkapkan bahwa pembangunan gedung PLUT-KUMKM mandiri di Sorong ini bisa menjadi contoh model program bagi provinsi maupun kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Pembangunan PLUT-KUMKM Mandiri yang anggarannya berasal dari APBD hingga 2017 baru ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
Sedangkan menggunakan APBN melalui Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 51 unit yang tersebar di beberapa daerah.
Menurut dia, PLUT-KUMKM merupakan solusi terhadap kebutuhan program pendampingan KUMKM di daerah. PLUT-KUMKM ini dilengkapi dengan ruang rapat, ruang konsultasi, ruang workshop maupun ruang pamer.
"Ini berkat sinergitas antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten untuk secara bersama-sama memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Kabupaten Sorong," katanya. (ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati melalui siaran pers, Senin, mengatakan tercatat sejak digulirkan pada 2017 pemda telah mengajukan sebanyak 88 usulan untuk membangun PLUT-KUMKM Mandiri di daerahnya.
"Dua sudah dinyatakan memenuhi syarat yakni Kabupaten Anambas Kepulauan Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat. Namun yang dapat dipenuhi hanya 2 gedung PLUT-KUMKM," ujarnya.
Pada Tahun Anggaran 2018, pihaknya akan mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk 5 lokasi PLUT KUMKM Mandiri khusus daerah-daerah strategis guna ditingkatkan kualitas pendampingan KUMKM yang diwadahi PLUT KUMKM.
Mekanisme pengusulan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 02/PER/Dep.4/I/2017 antara lain gubernur/bupati/walikota mengajukan surat permohonan kepada Menteri cq. Deputi Restrukturisasi Usaha.
"Dan status gedung adalah milik pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa," jelas Yuana.
Pihaknya secara khusus mengapresiasi Pemda Papua Barat yang telah mengalokasikan APBD untuk membangunan gedung PLUT-KUMKM di Kabupaten Sorong.
Oleh karena itu pelaku usaha diharapkan bisa merasakan menfaat atas keberadaan gedung tersebut.
Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Halomoan Tamba mengatakan dengan keterbatasan APBN, Pemda Papua Barat telah melihat bahwa program PLUT-KUMKM adalah alternatif untuk memberdayakan UKM di sekitar Kabupaten Sorong.
"Sehingga Pemda Papua Barat dengan APBD telah membangun sebuah gedung PLUT-KUMKM yang dijadikan gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong," kata Halomoan.
Gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong, dibangun pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Papua Barat.
Saat ini gedung tersebut telah dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Sorong.
Halomoan Tamba mengungkapkan bahwa pembangunan gedung PLUT-KUMKM mandiri di Sorong ini bisa menjadi contoh model program bagi provinsi maupun kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Pembangunan PLUT-KUMKM Mandiri yang anggarannya berasal dari APBD hingga 2017 baru ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
Sedangkan menggunakan APBN melalui Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 51 unit yang tersebar di beberapa daerah.
Menurut dia, PLUT-KUMKM merupakan solusi terhadap kebutuhan program pendampingan KUMKM di daerah. PLUT-KUMKM ini dilengkapi dengan ruang rapat, ruang konsultasi, ruang workshop maupun ruang pamer.
"Ini berkat sinergitas antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten untuk secara bersama-sama memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Kabupaten Sorong," katanya. (ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017