Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan pendampingan hukum kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang diperas oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.
"Pemkab tetap melakukan pendampingan hukum bagi saksi-saksi atau ASN yang masih diamankan," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto di Bogor, Jumat.
Peristiwa dugaan pemerasan itu menimpa beberapa ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Saat ini, tersangka berinisial YS dan para korban sedang menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor Bogor, setelah diserahkan oleh KPK pada Jumat dini hari.
"Kami menunggu dan akan berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengikuti perkembangannya. Kalau perlu ada pendampingan hukum berkaitan dengan ASN tersebut," kata Bayu.
Baca juga: Pegawai KPK gadungan menjalani pemeriksaan di Polres Bogor
Namun, ia belum mengetahui secara pasti kasus yang menjadi bahan dugaan pemerasan oleh tersangka YS kepada pada ASN Pemkab Bogor.
"Kita belum tahu, makanya dari Polres Bogor masih mendalami. Statusnya, empat orang sementara ini masih dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, bisa disebut mungkin saksi. Nanti apakah statusnya berlanjut seperti apa, ada tahapannya," ujarnya.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengimbau kepada jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bogor agar tidak takut melapor ke penegak hukum jika diperas.
"Masyarakat termasuk jajaran Pemkab Bogor kalau ada lagi yang melakukan hal-hal seperti itu (memeras) segara laporkan kepada kantor polisi terdekat," kata Asmawa menanggapi kasus pemerasan oleh anggota KPK gadungan kepada ASN Pemkab Bogor.
Baca juga: Masyarakat diimbau waspada terhadap "KPK Gadungan"
Sebelumnya (25/7), KPK menyampaikan telah menangkap seorang pria berinisial YS atas dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (26/7).
Paginya, pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pejabat tersebut mengaku dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.
Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB.
Baca juga: Seorang Kepala Dinas Pemkab Bogor ikut diamankan KPK dalam kasus pemerasan
Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di salah satu perumahan di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit telepon seluler (ponsel) dan satu unit kendaraan berwarna putih.
Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.
"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ujar Tessa. (KR-MFS)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Pemkab tetap melakukan pendampingan hukum bagi saksi-saksi atau ASN yang masih diamankan," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto di Bogor, Jumat.
Peristiwa dugaan pemerasan itu menimpa beberapa ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Saat ini, tersangka berinisial YS dan para korban sedang menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor Bogor, setelah diserahkan oleh KPK pada Jumat dini hari.
"Kami menunggu dan akan berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengikuti perkembangannya. Kalau perlu ada pendampingan hukum berkaitan dengan ASN tersebut," kata Bayu.
Baca juga: Pegawai KPK gadungan menjalani pemeriksaan di Polres Bogor
Namun, ia belum mengetahui secara pasti kasus yang menjadi bahan dugaan pemerasan oleh tersangka YS kepada pada ASN Pemkab Bogor.
"Kita belum tahu, makanya dari Polres Bogor masih mendalami. Statusnya, empat orang sementara ini masih dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, bisa disebut mungkin saksi. Nanti apakah statusnya berlanjut seperti apa, ada tahapannya," ujarnya.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengimbau kepada jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bogor agar tidak takut melapor ke penegak hukum jika diperas.
"Masyarakat termasuk jajaran Pemkab Bogor kalau ada lagi yang melakukan hal-hal seperti itu (memeras) segara laporkan kepada kantor polisi terdekat," kata Asmawa menanggapi kasus pemerasan oleh anggota KPK gadungan kepada ASN Pemkab Bogor.
Baca juga: Masyarakat diimbau waspada terhadap "KPK Gadungan"
Sebelumnya (25/7), KPK menyampaikan telah menangkap seorang pria berinisial YS atas dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (26/7).
Paginya, pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pejabat tersebut mengaku dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.
Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB.
Baca juga: Seorang Kepala Dinas Pemkab Bogor ikut diamankan KPK dalam kasus pemerasan
Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di salah satu perumahan di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit telepon seluler (ponsel) dan satu unit kendaraan berwarna putih.
Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.
"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ujar Tessa. (KR-MFS)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024