Jakarta (Antara Megapolitan) - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak masyarakat internasional agar tidak mengimpor barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
"Salah satu yang disorot dalam kampanye kalau ini kita ingin mendesak masyarakat internasional mengambil langkah melarang seluruh impor barang yang diproduksi dari teritori ilegal di tanah Palestina," katanya dalam peluncuran kampanye global untuk mengakhiri pelanggaran HAM selama 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina di Jakarta, Rabu.
Peluncuran petisi untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Palestina diadakan oleh Amnesty International Indonesia dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Usman menuturkan perjuangan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina harus terus dilakukan sehingga penduduk merasa nyaman dan sejahtera tinggal di wilayahnya.
"Kampanye untuk Palestina kali ini untuk menyuarakan warga sipil yang mengalami pelanggaran hak azasi manusia di Palestina, banyak orang Palestina menjadi pengungsi di wilayah sendiri," ujarnya.
Dia menuturkan pemerintah Indonesia memiliki dukungan yang besar terhadap kebebasan Palestina dari pendudukan Israel.
"Memerlukan peranan yang lebih baik dari pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam peta politik dunia," tuturnya.
Dia mengharapkan negara-negara lain dan entitas bisnis tidak membangun hubungan bisnis dengan entitas bisnis di atas wilayah pendudukan ilegal di Palestina.
Sementara itu, mantan pelapor khusus PBB untuk situasi Hak Asasi Manusia kawasan Palestina, Makarim Wibisono entitas bisnis harus teliti dalam menentukan produk yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
"Mereka melakukan manuver dengan mengubah merek," tuturnya.
"Kalau kita berhimpun sama sama dan memberi tekanan ekonomi pada Israel Insya Allah ini memberikan dampak yang akan berpengaruh juga pada penerimaan Israel," ujarnya. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Salah satu yang disorot dalam kampanye kalau ini kita ingin mendesak masyarakat internasional mengambil langkah melarang seluruh impor barang yang diproduksi dari teritori ilegal di tanah Palestina," katanya dalam peluncuran kampanye global untuk mengakhiri pelanggaran HAM selama 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina di Jakarta, Rabu.
Peluncuran petisi untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Palestina diadakan oleh Amnesty International Indonesia dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Usman menuturkan perjuangan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina harus terus dilakukan sehingga penduduk merasa nyaman dan sejahtera tinggal di wilayahnya.
"Kampanye untuk Palestina kali ini untuk menyuarakan warga sipil yang mengalami pelanggaran hak azasi manusia di Palestina, banyak orang Palestina menjadi pengungsi di wilayah sendiri," ujarnya.
Dia menuturkan pemerintah Indonesia memiliki dukungan yang besar terhadap kebebasan Palestina dari pendudukan Israel.
"Memerlukan peranan yang lebih baik dari pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam peta politik dunia," tuturnya.
Dia mengharapkan negara-negara lain dan entitas bisnis tidak membangun hubungan bisnis dengan entitas bisnis di atas wilayah pendudukan ilegal di Palestina.
Sementara itu, mantan pelapor khusus PBB untuk situasi Hak Asasi Manusia kawasan Palestina, Makarim Wibisono entitas bisnis harus teliti dalam menentukan produk yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
"Mereka melakukan manuver dengan mengubah merek," tuturnya.
"Kalau kita berhimpun sama sama dan memberi tekanan ekonomi pada Israel Insya Allah ini memberikan dampak yang akan berpengaruh juga pada penerimaan Israel," ujarnya. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017