Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, berhasil memperoleh peringkat pertama dalam hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, Selasa.
"Sederhananya, istilah SPIP ini menunjukkan ukuran kualitas kedewasaan dari sistem pengendalian internal pada suatu organisasi," kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Ahmad Syaikhu pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Melalui Implementasi SPIP dan Penguatan Kapasitas" oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat di Bandung.
Dikatakan Syaikhu, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sederhana dan diawasi aturan.
"Presiden juga telah memberikan arahan bahwa aplikasi harus segera diimplementasikan secara penuh agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014," katanya.
Penilaian terhadap Kota Bekasi dilakukan BPKP sejak tahap perencanaan hingga implementasi penyerapannya agar bertanggung jawab terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, kerja sama antara BPKP, kepala daerah, DPRD, BPK, Kejaksaan, kepolisian BUMD serta pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan BPKP dalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
"Pihak tersebut harus bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dengan landasan rasa saling percaya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sederhananya, istilah SPIP ini menunjukkan ukuran kualitas kedewasaan dari sistem pengendalian internal pada suatu organisasi," kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Ahmad Syaikhu pada seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Melalui Implementasi SPIP dan Penguatan Kapasitas" oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat di Bandung.
Dikatakan Syaikhu, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sederhana dan diawasi aturan.
"Presiden juga telah memberikan arahan bahwa aplikasi harus segera diimplementasikan secara penuh agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014," katanya.
Penilaian terhadap Kota Bekasi dilakukan BPKP sejak tahap perencanaan hingga implementasi penyerapannya agar bertanggung jawab terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, kerja sama antara BPKP, kepala daerah, DPRD, BPK, Kejaksaan, kepolisian BUMD serta pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan BPKP dalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
"Pihak tersebut harus bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dengan landasan rasa saling percaya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017