Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat (Jabar), melibatkan pemerintah desa (pemdes) di daerah itu untuk berperan aktif dalam menyukseskan Program Integrasi Layanan Primer (ILP).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra saat kick off ILP di Sentul, Rabu, mengungkapkan peran pemdes dan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan ILP.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah menguji coba konsep ILP pada sembilan provinsi tahun 2022.
“Hasil uji coba menunjukkan bahwa peran dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ILP,” kata Suryanto.
Baca juga: Dinas Kesehatan Bogor jalankan program Integrasi Layanan Primer
Ia menjelaskan konsep integrasi layanan kesehatan yang dilakukan di tingkat kecamatan akan dilanjutkan ke tingkat desa atau kelurahan melalui puskesmas pembantu (pustu).
Kemudian pustu sebagai bagian dari puskesmas akan memastikan masyarakat di desa atau kelurahan mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan.
“Pada tahun 2024-2026 Program ILP akan diperluas secara bertahap pada 40 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Bogor, termasuk dalam 15 kabupaten/kota yang akan menerima dukungan dana Global Fund di tahun 2024,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Agus Fauzi mengungkapkan pelaksanaan program ini diawali dengan mengumpulkan para petugas puskesmas, kader posyandu, hingga perangkat daerah terkait, untuk menyamakan persepsi.
Baca juga: Pj Bupati Bogor lantik 67 pejabat untuk tingkatkan performa layanan pada masyarakat
Program ILP merupakan kebijakan Kemenkes RI untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat dengan mengintegrasikan semua program yang ada di kementerian tersebut.
Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan fokus pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
“ILP ini prosesnya dilaksanakan mulai dari dalam kandungan, lahir, remaja, dewasa, lansia, dan segala macam. Dan sesuai kebijakan Kemenkes, Integrasi Layanan Primer ini menjadi salah satu pilar dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia,” ujar Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra saat kick off ILP di Sentul, Rabu, mengungkapkan peran pemdes dan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan ILP.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah menguji coba konsep ILP pada sembilan provinsi tahun 2022.
“Hasil uji coba menunjukkan bahwa peran dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ILP,” kata Suryanto.
Baca juga: Dinas Kesehatan Bogor jalankan program Integrasi Layanan Primer
Ia menjelaskan konsep integrasi layanan kesehatan yang dilakukan di tingkat kecamatan akan dilanjutkan ke tingkat desa atau kelurahan melalui puskesmas pembantu (pustu).
Kemudian pustu sebagai bagian dari puskesmas akan memastikan masyarakat di desa atau kelurahan mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan.
“Pada tahun 2024-2026 Program ILP akan diperluas secara bertahap pada 40 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Bogor, termasuk dalam 15 kabupaten/kota yang akan menerima dukungan dana Global Fund di tahun 2024,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Agus Fauzi mengungkapkan pelaksanaan program ini diawali dengan mengumpulkan para petugas puskesmas, kader posyandu, hingga perangkat daerah terkait, untuk menyamakan persepsi.
Baca juga: Pj Bupati Bogor lantik 67 pejabat untuk tingkatkan performa layanan pada masyarakat
Program ILP merupakan kebijakan Kemenkes RI untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat dengan mengintegrasikan semua program yang ada di kementerian tersebut.
Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan fokus pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
“ILP ini prosesnya dilaksanakan mulai dari dalam kandungan, lahir, remaja, dewasa, lansia, dan segala macam. Dan sesuai kebijakan Kemenkes, Integrasi Layanan Primer ini menjadi salah satu pilar dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia,” ujar Agus.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024