Karawang (Antara Megapolitan) - Pemerintah akan memberikan lahan garapan dan tempat tinggal untuk para petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria di Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
"Mereka (petani korban konflik agraria Telukjambe) akan mendapatkan tempat tinggal dan lahan garapan baru. Itu hasil rapat bersama Pemkab Karawang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan dan Kehutanan," kata Wakil Bupati setempat Ahmad Zamakhsyari, di Karawang, Senin.
Ia mengatakan, sebanyak 600 kepala keluarga yang mengklaim sebagai petani korban konflik agraria dengan PT Pertiwi Lestari di wilayah Telukhambe akan mendapat lahan seluas 18 hektare untuk membangun tempat tinggal.
Selain itu, akan disiapkan pula 500 hektare sebagai lahan garapan mereka.
Ditanya mengenai lokasi tempat tinggal dan lahan garapan tersebut, wabup menyatakan untuk lokasinya masih diatur oleh pihak kementerian.
Mengenai lahan garapan untuk para petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria di Telukjambe, ia memastikan tidak akan mengganggu kawasan hutan yang digarap Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebelumnya berjanji akan memberikan lahan garapan dan tempat tinggal untuk puluhan petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria di Telukjambe, Karawang.
"Secara hukum, mereka tidak punya hak mendapatkan lahan garapan pengganti. Tetapi pemerintah beritikad baik, membantu mereka memiliki rumah dan lahan garapan," katanya.
Saat ini, para petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria dengan perusahaan yang akan membangun kawasan industri, PT Pertiwi Lestari, mengungsi di rumah dinas bupati Karawang.
Rumah dinas bupati dijadikan sebagai tempat mengungsi mereka, karena selama sudah hampir dua tahun ini rumah dinas tersebut tidak ditempati Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Mereka (petani korban konflik agraria Telukjambe) akan mendapatkan tempat tinggal dan lahan garapan baru. Itu hasil rapat bersama Pemkab Karawang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan dan Kehutanan," kata Wakil Bupati setempat Ahmad Zamakhsyari, di Karawang, Senin.
Ia mengatakan, sebanyak 600 kepala keluarga yang mengklaim sebagai petani korban konflik agraria dengan PT Pertiwi Lestari di wilayah Telukhambe akan mendapat lahan seluas 18 hektare untuk membangun tempat tinggal.
Selain itu, akan disiapkan pula 500 hektare sebagai lahan garapan mereka.
Ditanya mengenai lokasi tempat tinggal dan lahan garapan tersebut, wabup menyatakan untuk lokasinya masih diatur oleh pihak kementerian.
Mengenai lahan garapan untuk para petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria di Telukjambe, ia memastikan tidak akan mengganggu kawasan hutan yang digarap Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebelumnya berjanji akan memberikan lahan garapan dan tempat tinggal untuk puluhan petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria di Telukjambe, Karawang.
"Secara hukum, mereka tidak punya hak mendapatkan lahan garapan pengganti. Tetapi pemerintah beritikad baik, membantu mereka memiliki rumah dan lahan garapan," katanya.
Saat ini, para petani yang mengklaim sebagai korban konflik agraria dengan perusahaan yang akan membangun kawasan industri, PT Pertiwi Lestari, mengungsi di rumah dinas bupati Karawang.
Rumah dinas bupati dijadikan sebagai tempat mengungsi mereka, karena selama sudah hampir dua tahun ini rumah dinas tersebut tidak ditempati Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017