Jakarta (Antara Megapolitan) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman mengakui, kini masalah sampah di laut tidak mengenali batas negara, sehingga hal tersebut telah menjadi masalah regional, bahkan internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin di Jakarta, Senin, usai menjadi salah satu pembicara dalam panel diskusi bertajuk 'Combatting Marine Plastic Debris', yang diadakan dalam rangkaian IORA Ministerial Blue Economy Conference yang kedua.

Konferensi yang digelar oleh Kemenko Maritim tersebut melibatkan 21 negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA).

Lebih lanjut, Safri mengatakan bahwa Indonesia telah menawarkan sebuah kerja sama kepada negara-negara yang tergabung dalam asosiasi tersebut untuk menangani masalah sampah di laut Samudera Hindia.

"Kalau kita lihat dari penyebarannya Samudera Hindia itu menjadi tempat pengumpulan sampah nomor dua setelah Samudera Pasifik. Yang kami tawarkan dalam hal ini adalah sebuah kerja sama untuk menangani masalah itu, karena mau atau tidak mau, kita tahu masalah sampah tidak kenal batas negara," papar Safri.

Adapun bentuk kerja sama tersebut, Safri menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Australia karena negara itu memiliki riset-riset yang akan dikolaborasikan dengan Kemenko Maritim dengan melakukan penelusuran (tracking) terhadap penyebaran sampah yang ada.

"Dari 'tracking' ini kita bisa tahu dimana sampahnya dan apa yang harus kita lakukan," jelasnya.

 Hal tersebut merupakan langkah pencegahan yang dapat diambil oleh pemerintah karena ketika sampah-sampah tersebut sudah sampai ke samudera, biaya penanggulangan sampah tersebut bisa menjadi 10 kali lipat lebih mahal dibanding biaya dari langkah pencegahan tersebut, ujar Safri.

Pewarta: Aria Cindyara

Editor : Andi Firdaus


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017