Bogota (Antara/Reuters/Antara Megapolitan) - Seorang anggota tim Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengerjakan proyek pengganti tanaman ilegal dengan pangan legal di Kolombia diculik oleh para pembangkang bekas kelompok pemberontak FARC penolak proses perdamaian, kata PBB dan pemerintah, Kamis.
Pejabat PBB tersebut, warga negara Kolombia bernama Arley Lopez, diculik pada Rabu oleh sejumlah pria bersenjata di dekat Miraflores di provinsi Guaviare. Di wilayah selatan itu, pembudidayaan tanaman bahan narkotika selama ini menjadi bagian besar produksi kokaina Kolombia.
Lopez dihentikan oleh para pria bersenjata ketika berada dalam iring-iringan kendaraan.
Pemerintah Kolombia sedang berupaya untuk mengganti lahan kokaina menjadi lahan tanaman legal.
Penyanderaan berlangsung pada saat Dewan Keamanan PBB sedang berada di Kolombia untuk membahas kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani tahun lalu, antara Pemerintah Kolombia dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) untuk mengakhiri konflik lebih dari lima puluh tahun di negara Andes tersebut.
PBB "mengutuk kejadian kemarin di Guaviare yang tidak menghormati integritas dan hak seorang rekan di Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan serta meminta agar (rekan) tersebut segera dibebaskan," kata PBB dalam pernyataan.
Pemerintah Kolombia juga menentang penculikan itu, yang disebutnya sebagai tindakan "yang disesalkan."
Sekitar 7.000 tentara pemberontak menyetujui kesepakatan dan telah mulai menyerahkan senjata-senjata mereka kepada PBB. Namun, beberapa ratus anggota menolak.
Para pembangkang telah membentuk suatu kelompok kejahatan baru dan melanjutkan bisnis perdagangan narkotika yang menggiurkan itu, yang dulu dijalankan FARC selama bertahun-tahun, kata militer.
Kepemimpinan FARC telah memecat para pembangkang tersebut.
FARC selama berpuluh-puluh tahun menggunakan perdagangan narkotika, penyanderaan dan penyiksaan untuk mendanai pemberontakannya terhadap pemerintah.
Banyak kalangan rakyat Kolombia, termasuk para politisi penentang seperti mantan Presiden Alvaro Uribe, merasa marah karena kesepakatan perdamaian itu memberi peluang bagi para bekas tentara FARC terhindar hukuman penjara dan bahkan dapat memasuki dunia politik.
Kalangan tersebut mengatakan pemerintah belum berbuat banyak untuk menghentikan kelompok-kelompok kejahatan lainnya dan para pembangkang FARC mengisi kekosongan tersebut serta mengambil alih bisnis narkotika.
Penerjemah: T. Mutiasari.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Pejabat PBB tersebut, warga negara Kolombia bernama Arley Lopez, diculik pada Rabu oleh sejumlah pria bersenjata di dekat Miraflores di provinsi Guaviare. Di wilayah selatan itu, pembudidayaan tanaman bahan narkotika selama ini menjadi bagian besar produksi kokaina Kolombia.
Lopez dihentikan oleh para pria bersenjata ketika berada dalam iring-iringan kendaraan.
Pemerintah Kolombia sedang berupaya untuk mengganti lahan kokaina menjadi lahan tanaman legal.
Penyanderaan berlangsung pada saat Dewan Keamanan PBB sedang berada di Kolombia untuk membahas kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani tahun lalu, antara Pemerintah Kolombia dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) untuk mengakhiri konflik lebih dari lima puluh tahun di negara Andes tersebut.
PBB "mengutuk kejadian kemarin di Guaviare yang tidak menghormati integritas dan hak seorang rekan di Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan serta meminta agar (rekan) tersebut segera dibebaskan," kata PBB dalam pernyataan.
Pemerintah Kolombia juga menentang penculikan itu, yang disebutnya sebagai tindakan "yang disesalkan."
Sekitar 7.000 tentara pemberontak menyetujui kesepakatan dan telah mulai menyerahkan senjata-senjata mereka kepada PBB. Namun, beberapa ratus anggota menolak.
Para pembangkang telah membentuk suatu kelompok kejahatan baru dan melanjutkan bisnis perdagangan narkotika yang menggiurkan itu, yang dulu dijalankan FARC selama bertahun-tahun, kata militer.
Kepemimpinan FARC telah memecat para pembangkang tersebut.
FARC selama berpuluh-puluh tahun menggunakan perdagangan narkotika, penyanderaan dan penyiksaan untuk mendanai pemberontakannya terhadap pemerintah.
Banyak kalangan rakyat Kolombia, termasuk para politisi penentang seperti mantan Presiden Alvaro Uribe, merasa marah karena kesepakatan perdamaian itu memberi peluang bagi para bekas tentara FARC terhindar hukuman penjara dan bahkan dapat memasuki dunia politik.
Kalangan tersebut mengatakan pemerintah belum berbuat banyak untuk menghentikan kelompok-kelompok kejahatan lainnya dan para pembangkang FARC mengisi kekosongan tersebut serta mengambil alih bisnis narkotika.
Penerjemah: T. Mutiasari.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017