PT Jabar Bersih Lestari (JBL) membutuhkan investasi senilai Rp1 triliun lebih untuk dapat mengoperasikan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo secara optimal.
"Pokoknya di atas Rp1 triliun untuk (mengolah sampah) 2.300 ton per hari," ungkap Direktur Utama PT JBL Gun Gun Saptari Hidayat di TPPAS Lulut Nambo yang berlokasi di Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
PT JBL yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jasa Sarana, akan menjalankan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bersama investor atau perusahaan swasta dalam mengelola TPPAS Lulut Nambo.
Baca juga: TPPAS Lulut Nambo Bogor butuh investasi Rp900 miliar agar bisa beroperasi
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan TPPAS Lulut-Nambo di Bogor beroperasi tahun ini
Saat ini, sedang berlangsung proses penilaian terhadap perusahaan calon investor. Menurut Gun Gun, penilaian perlu dilakukan selektif mengingat perusahaan investor sebelumnya sempat membatalkan pekerjaan di tengah jalan.
"Sekarang sudah dalam proses penilaian investor, nanti kita informasikan (hasilnya). Awalnya investor pertama sudah sepakat untuk membangun, sudah dimulai, kemudian di tengah jalan bermasalah. Memang KPBU banyak dinamikanya. Kami mohon doa," kata Gun Gun.
Setelah pekerjaannya ditinggal investor, TPPS Lulut Nambo yang dibangun sejak 2017 akhirnya mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) sekitar Rp60 miliar untuk merampungkan pembangunan tahap satu.
Baca juga: Legislator Jabar dorong pengoperasian TPPAS Lulut Nambo di tahun 2023
Kini, mesin yang ada di TPPAS Lulut Nambo dengan kapasitas mengolah sampah 50 ton per hari telah melalui masa uji coba. Mesin tersebut, mampu menghasilkan refuse derived fuel (RDF) 35 persen dan biomassa 16 persen dari berat sampah yang diolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan TPPAS Lulut Nambo dapat beroperasi dengan kapasitas 50 ton pada Juni 2024 untuk melayani empat daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Pokoknya di atas Rp1 triliun untuk (mengolah sampah) 2.300 ton per hari," ungkap Direktur Utama PT JBL Gun Gun Saptari Hidayat di TPPAS Lulut Nambo yang berlokasi di Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
PT JBL yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jasa Sarana, akan menjalankan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bersama investor atau perusahaan swasta dalam mengelola TPPAS Lulut Nambo.
Baca juga: TPPAS Lulut Nambo Bogor butuh investasi Rp900 miliar agar bisa beroperasi
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan TPPAS Lulut-Nambo di Bogor beroperasi tahun ini
Saat ini, sedang berlangsung proses penilaian terhadap perusahaan calon investor. Menurut Gun Gun, penilaian perlu dilakukan selektif mengingat perusahaan investor sebelumnya sempat membatalkan pekerjaan di tengah jalan.
"Sekarang sudah dalam proses penilaian investor, nanti kita informasikan (hasilnya). Awalnya investor pertama sudah sepakat untuk membangun, sudah dimulai, kemudian di tengah jalan bermasalah. Memang KPBU banyak dinamikanya. Kami mohon doa," kata Gun Gun.
Setelah pekerjaannya ditinggal investor, TPPS Lulut Nambo yang dibangun sejak 2017 akhirnya mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) sekitar Rp60 miliar untuk merampungkan pembangunan tahap satu.
Baca juga: Legislator Jabar dorong pengoperasian TPPAS Lulut Nambo di tahun 2023
Kini, mesin yang ada di TPPAS Lulut Nambo dengan kapasitas mengolah sampah 50 ton per hari telah melalui masa uji coba. Mesin tersebut, mampu menghasilkan refuse derived fuel (RDF) 35 persen dan biomassa 16 persen dari berat sampah yang diolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan TPPAS Lulut Nambo dapat beroperasi dengan kapasitas 50 ton pada Juni 2024 untuk melayani empat daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024