Pemerintah Brazil serta Venezuela mengutuk dimulainya operasi militer Israel di Rafah timur di Jalur Gaza sembari menyerukan komunitas internasional, organisasi, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.
“Pemerintah Brazil mengutuk peluncuran operasi angkatan bersenjata Israel di kota Rafah di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Brazil, seperti dilaporkan Sputnik, Selasa.
Dengan aksi militer tersebut, menurut Brazil, Israel dengan sengaja meningkatkan konflik di wilayah Gaza yang kini diketahui memiliki konsentrasi tinggi warga sipil.
Pemerintah Brazil menilai Israel kembali menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum humaniter, meskipun ada seruan dari komunitas internasional, termasuk sekutu-sekutu terdekatnya.
Baca juga: Hamas setuju usulan Qatar dan Mesir tentang gencatan senjata di Jalur Gaza
Brazil meminta organisasi internasional dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi ketidakpedulian dan sikap pasif yang menyebabkan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza semakin buruk.
Negara Amerika Latin lainnya, Venezuela, juga meminta komunitas internasional untuk menegakkan kembali legalitas dan keadilan internasional di wilayah tersebut.
“Venezuela dengan tegas mengutuk pengeboman Rafah di Jalur Gaza selatan, oleh negara Zionis Israel yang melanjutkan kebijakan kriminal sistematis dan ekspansionis di wilayah tersebut,” kata Kemenlu Venezuela melalui pernyataan.
Kemenlu Venezuala memperingatka ada lebih dari 1,4 juta warga Palestina, yang terpaksa mengungsi, tinggal di Rafah.
Baca juga: Senator AS ancam sanksi keras ICC dan jaksanya jika perintahkan tangkap Netanyahu
Pada Senin (6/5), Angkatan Bersenjata Israel (IDF) memulai operasi militer di bagian timur Rafah setelah mendesak warga untuk mengungsi. Lebih dari satu juta orang diyakini berlindung di kota tersebut.
Gerakan Palestina Hamas mengatakan bahwa mereka telah menyetujui ketentuan perjanjian gencatan senjata Gaza yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut perjanjian gencatan senjata itu tidak dapat diterima.
Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel, menembus perbatasan, serta menyerang lingkungan sipil dan pangkalan militer.
Baca juga: Menlu RI sebut OKI berutang kemerdekaan pada rakyat Palestina
Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu.
Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.
Sudah lebih dari 34.700 orang yang terbunuh sejauh ini akibat serangan Israel di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat, dan lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.
Sumber: Sputnik
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024