Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 86.471 pasangan usia subur di wilayah itu menolak menggunakan alat kontrasepsi.
"Alasannya beragam, ada yang takut gemuk karena efek samping kontrasepsi, ada pula malu kalau organ intimnya disentuh tim medis," kata Sekretaris DPPKB Kota Bekasi Hudi Wijayanto di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menawarkan tujuh jenis kontrasepsi kepada masyarakat berusia subur, yaitu spiral, metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), kondom, implan, suntik dan pil.
Dari tujuh alat kontrasepsi itu, kata dia, dipastikan seluruhnya aman digunakan melalui standar operasional prosedur medis yang benar.
"Jadi tidak perlu khawatir dengan efek samping yang negatif dari program KB itu," katanya.
Namun demikian, jumlah pasangan yang menolak memanfaatkan alat kontrasepsi itu relatif lebih sedikit dari masyarakat yang justru berminat mengikuti program KB.
Pihaknya mencatat, hingga 2017 dari total pasangan usia subur di Kota Bekasi sebanyak 457.440 pasangan, sebanyak 370.969 pasangan di antaranya menggunakan kontrasepsi.
"Pertimbangan mereka guna menjaga jarak kelahiran," katanya.
Dikatakan Hudi, kontrasepsi jenis suntik adalah yang paling diminati warga sebanyak 145.080 orang, disusul kontrasepsi pil 93.181 orang.
"Kedua alat kontrasepsi ini diminati karena dianggap praktis dengan risiko yang minim," katanya.�
Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kota Bekasi, Farida Darmastuti menambahkan, pasangan yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) biasanya telah memiliki dua anak.
"Mereka juga mempertimbangkan beban ekonomi bila memiliki banyak anak. Punya banyak anak dengan jarak kelahiran yang cukup dekat, mungkin bisa merepotkan juga. Apalagi bila sang ibu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga," ujarnya.
Pemasangan alat kontrasepsi diberikan secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dengan syarat, mereka telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Alasannya beragam, ada yang takut gemuk karena efek samping kontrasepsi, ada pula malu kalau organ intimnya disentuh tim medis," kata Sekretaris DPPKB Kota Bekasi Hudi Wijayanto di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menawarkan tujuh jenis kontrasepsi kepada masyarakat berusia subur, yaitu spiral, metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), kondom, implan, suntik dan pil.
Dari tujuh alat kontrasepsi itu, kata dia, dipastikan seluruhnya aman digunakan melalui standar operasional prosedur medis yang benar.
"Jadi tidak perlu khawatir dengan efek samping yang negatif dari program KB itu," katanya.
Namun demikian, jumlah pasangan yang menolak memanfaatkan alat kontrasepsi itu relatif lebih sedikit dari masyarakat yang justru berminat mengikuti program KB.
Pihaknya mencatat, hingga 2017 dari total pasangan usia subur di Kota Bekasi sebanyak 457.440 pasangan, sebanyak 370.969 pasangan di antaranya menggunakan kontrasepsi.
"Pertimbangan mereka guna menjaga jarak kelahiran," katanya.
Dikatakan Hudi, kontrasepsi jenis suntik adalah yang paling diminati warga sebanyak 145.080 orang, disusul kontrasepsi pil 93.181 orang.
"Kedua alat kontrasepsi ini diminati karena dianggap praktis dengan risiko yang minim," katanya.�
Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kota Bekasi, Farida Darmastuti menambahkan, pasangan yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) biasanya telah memiliki dua anak.
"Mereka juga mempertimbangkan beban ekonomi bila memiliki banyak anak. Punya banyak anak dengan jarak kelahiran yang cukup dekat, mungkin bisa merepotkan juga. Apalagi bila sang ibu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga," ujarnya.
Pemasangan alat kontrasepsi diberikan secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dengan syarat, mereka telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017