Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan pemerintah daerah dengan tujuan melancarkan program pembangunan di daerah yang sudah dituangkan ke dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.
Dengan demikian tugas dari BUMD memang sangat kompleks, pada satu sisi menyukseskan program yang sudah ditetapkan kepala daerah, sedangkan pada sisi lain harus bisa meraih laba, dan tentunya memberikan kontribusi dalam bentuk pajak serta retribusi kepada daerah.
Tugas BUMD di Provinsi DKI Jakarta yang sangat krusial belakangan ini adalah dalam menghadapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan 1445 Hijriah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan seluruh BUMD yang berkecimpung di bidang pangan seperti PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk menjual paket sembako murah di setiap kelurahan guna mengamankan fluktuasi harga sembako.
Kehadiran BUMD di DKI Jakarta dalam mengamankan program pembangunan tidak hanya menyangkut pengendalian harga pangan saja, tetapi juga beberapa program penting lainnya seperti peran PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan sirkuit Formula E dan lapangan sepak bola Jakarta International Stadium (JIS) di Ancol. BUMD lainnya, program penyediaan air bersih oleh PAM JAYA dan pengelolaan limbah rumah tangga oleh PAL JAYA.
Kerja cepat dari BUMD-BUMD ini sering kali menjadi tolok ukur bagi warga dalam menilai kepemimpinan (leadership) dari gubernur selaku kepala daerah. Dengan demikian, sosok dari komisaris dan direksi BUMD haruslah sejalan dengan gubernur, siap untuk menggerakkan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
Pelayanan publik
Kehadiran BUMD selain bertugas melancarkan program pembangunan suatu daerah, juga harus mengedepankan pelayanan publik. Hal ini bahkan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.
Soal kepentingan publik ini juga diutarakan Plh Dirjen Bina Keuangan, Kementerian Dalam Negeri RI, Horas Maurits Panjaitan, yang mengatakan bahwa BUMD khususnya di bidang perbankan, infrastruktur, air minum, aneka usaha harus bisa bersinergi dan berkolaborasi di bidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan BUMD seharusnya bisa memberikan kontribusi fiskal bagi daerah dalam mewujudkan program pembangunan. BUMD seharusnya juga bisa membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan ketahanan pangan, bahkan bisa menjadi pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jika indikator-indikator kinerja ini tidak bisa dipenuhi oleh BUMD maka bisa menjadi beban bagi daerah. Kerja dari BUMD tersebut harus profesional termasuk jajaran manajemen yang berada di dalamnya.
BUMD di Indonesia saat ini berjumlah 1.133 badan usaha yang tersebar di 546 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, ada 1.084 BUMD yang aktif dan 49 tutup sementara. BUMD tersebut terdiri atas Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR milik Pemda, BUMD air minum, BUMD agro, BUMD migas, BUMD pasar termasuk pariwisata serta aneka usaha lainnya.
Total aset BUMD saat ini ada sekitar Rp 899,45 triliun dan ekuitas Rp 236,6 triliun dengan total laba mencapai Rp 29,6 triliun. Sedangkan dividen yang dibagikan ke pemerintah daerah mencapai Rp 13,02 triliun. Jumlah direksi saat ini ada 1.997 orang, dewan pengawas atau komisaris ada 1.990 orang, dan pegawai atau karyawan sebanyak 153.760 orang.
Jumlah BUMD yang demikian besar membuat perannya sangat strategis. Untuk menjaga keberlangsungan BUMD tersebut harus ada dukungan pemangku kepentingan, dan yang paling penting mewujudkan tata kelola yang baik.
BUMD yang sehat adalah yang mampu bersama-sama pemda membangun komitmen guna mewujudkan usaha yang kompetitif, berdaya saing, dan sehat.
Naik kelas
Data juga memperlihatkan, dari seluruh BUMD di Indonesia tersebut mayoritas dikelola secara profesional. Beberapa di antaranya bisa meningkatkan kinerjanya serta memberikan kontribusi positif bagi daerahnya.
Pakar otonomi daerah, Prof. Djohermansyah yang juga dipercaya sebagai ketua juri BUMD terbaik mengatakan, secara umum BUMD sudah banyak yang melakukan inovasi dalam mendukung peningkatan bisnis dan pelayanan kepada konsumen. Bahkan sudah banyak dari BUMD itu yang sudah naik kelas dari sisi peringkat.
Sebagai gambaran, BUMD sektor air minum, tercatat sangat intensif melakukan inovasi untuk mendukung kinerja dan layanan kepada pelanggan, terutama inovasi yang berbasis teknologi digital.
Hampir semua Perusahaan Daerah Air Minum, sangat perhatian dalam hal penggunaan teknologi informasi digital, termasuk pengembangan berbagai aplikasi berbasis website, Android, dan IoS.
BUMD sektor keuangan, terutama BPD, BPR, Jamkrida, tergolong sektor BUMD yang paling baik dalam hal implementasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG). Secara umum, BUMD-BUMD di sektor keuangan memiliki kinerja bisnis yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, atau minimal mencapai target kinerja di tahun berjalan.
Kemudian, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dalam hal ini banyak diikuti oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), juga terus melakukan banyak inovasi berbasis teknologi digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat di daerah.
Djohermansyah yang mantan Dirjen Otda itu mengemukakan, keberhasilan transformasi digital RSUD-RSUD di Indonesia, menjadi salah satu yang menonjol di kalangan BUMD dan BLUD di Indonesia. Bahkan layanan konsumen berbasis digital di RSUD, layak dicontoh oleh BUMD-BUMD di sektor-sektor lain.
Penilaian juga diberikan terhadap BUMD sektor infrastruktur, energi, dan aneka usaha yang sudah banyak yang melakukan inovasi bisnis, dengan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang baik.
Berkaca dari penilaian ini, BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah berada pada jalur yang tepat dengan berkolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah DKI Jakarta untuk mengamankan harga sembako.
Berbagi inovasi terus digulirkan Pemprov DKI Jakarta yang membuat BUMD di bawahnya lebih kreatif sehingga tak hanya mengamankan satu komoditas saja, tetapi juga menyediakan berbagai komoditas untuk kebutuhan puasa dan Lebaran menjadi nilai tambah tersendiri dalam mengendalikan inflasi.
Data BPS memperlihatkan, inflasi tahun ke tahun (yoy) DKI Jakarta pada Februari 2023 tercatat 4,07 persen, sedangkan pada Februari 2024 tercatat 2,12 persen. Angka ini memperlihatkan upaya-upaya pengendalian inflasi sudah di arah yang benar.
Dengan demikian, peran dari BUMD di DKI Jakarta sangat penting bagi siapa pun yang akan memimpin Jakarta ke depan. Perhelatan pemilihan kepala daerah ke depan seharusnya menjadi adu gagasan untuk meningkatkan peran BUMD ke arah yang lebih baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Dengan demikian tugas dari BUMD memang sangat kompleks, pada satu sisi menyukseskan program yang sudah ditetapkan kepala daerah, sedangkan pada sisi lain harus bisa meraih laba, dan tentunya memberikan kontribusi dalam bentuk pajak serta retribusi kepada daerah.
Tugas BUMD di Provinsi DKI Jakarta yang sangat krusial belakangan ini adalah dalam menghadapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan 1445 Hijriah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan seluruh BUMD yang berkecimpung di bidang pangan seperti PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk menjual paket sembako murah di setiap kelurahan guna mengamankan fluktuasi harga sembako.
Kehadiran BUMD di DKI Jakarta dalam mengamankan program pembangunan tidak hanya menyangkut pengendalian harga pangan saja, tetapi juga beberapa program penting lainnya seperti peran PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan sirkuit Formula E dan lapangan sepak bola Jakarta International Stadium (JIS) di Ancol. BUMD lainnya, program penyediaan air bersih oleh PAM JAYA dan pengelolaan limbah rumah tangga oleh PAL JAYA.
Kerja cepat dari BUMD-BUMD ini sering kali menjadi tolok ukur bagi warga dalam menilai kepemimpinan (leadership) dari gubernur selaku kepala daerah. Dengan demikian, sosok dari komisaris dan direksi BUMD haruslah sejalan dengan gubernur, siap untuk menggerakkan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
Pelayanan publik
Kehadiran BUMD selain bertugas melancarkan program pembangunan suatu daerah, juga harus mengedepankan pelayanan publik. Hal ini bahkan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.
Soal kepentingan publik ini juga diutarakan Plh Dirjen Bina Keuangan, Kementerian Dalam Negeri RI, Horas Maurits Panjaitan, yang mengatakan bahwa BUMD khususnya di bidang perbankan, infrastruktur, air minum, aneka usaha harus bisa bersinergi dan berkolaborasi di bidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan BUMD seharusnya bisa memberikan kontribusi fiskal bagi daerah dalam mewujudkan program pembangunan. BUMD seharusnya juga bisa membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan ketahanan pangan, bahkan bisa menjadi pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jika indikator-indikator kinerja ini tidak bisa dipenuhi oleh BUMD maka bisa menjadi beban bagi daerah. Kerja dari BUMD tersebut harus profesional termasuk jajaran manajemen yang berada di dalamnya.
BUMD di Indonesia saat ini berjumlah 1.133 badan usaha yang tersebar di 546 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, ada 1.084 BUMD yang aktif dan 49 tutup sementara. BUMD tersebut terdiri atas Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR milik Pemda, BUMD air minum, BUMD agro, BUMD migas, BUMD pasar termasuk pariwisata serta aneka usaha lainnya.
Total aset BUMD saat ini ada sekitar Rp 899,45 triliun dan ekuitas Rp 236,6 triliun dengan total laba mencapai Rp 29,6 triliun. Sedangkan dividen yang dibagikan ke pemerintah daerah mencapai Rp 13,02 triliun. Jumlah direksi saat ini ada 1.997 orang, dewan pengawas atau komisaris ada 1.990 orang, dan pegawai atau karyawan sebanyak 153.760 orang.
Jumlah BUMD yang demikian besar membuat perannya sangat strategis. Untuk menjaga keberlangsungan BUMD tersebut harus ada dukungan pemangku kepentingan, dan yang paling penting mewujudkan tata kelola yang baik.
BUMD yang sehat adalah yang mampu bersama-sama pemda membangun komitmen guna mewujudkan usaha yang kompetitif, berdaya saing, dan sehat.
Naik kelas
Data juga memperlihatkan, dari seluruh BUMD di Indonesia tersebut mayoritas dikelola secara profesional. Beberapa di antaranya bisa meningkatkan kinerjanya serta memberikan kontribusi positif bagi daerahnya.
Pakar otonomi daerah, Prof. Djohermansyah yang juga dipercaya sebagai ketua juri BUMD terbaik mengatakan, secara umum BUMD sudah banyak yang melakukan inovasi dalam mendukung peningkatan bisnis dan pelayanan kepada konsumen. Bahkan sudah banyak dari BUMD itu yang sudah naik kelas dari sisi peringkat.
Sebagai gambaran, BUMD sektor air minum, tercatat sangat intensif melakukan inovasi untuk mendukung kinerja dan layanan kepada pelanggan, terutama inovasi yang berbasis teknologi digital.
Hampir semua Perusahaan Daerah Air Minum, sangat perhatian dalam hal penggunaan teknologi informasi digital, termasuk pengembangan berbagai aplikasi berbasis website, Android, dan IoS.
BUMD sektor keuangan, terutama BPD, BPR, Jamkrida, tergolong sektor BUMD yang paling baik dalam hal implementasi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG). Secara umum, BUMD-BUMD di sektor keuangan memiliki kinerja bisnis yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, atau minimal mencapai target kinerja di tahun berjalan.
Kemudian, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dalam hal ini banyak diikuti oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), juga terus melakukan banyak inovasi berbasis teknologi digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat di daerah.
Djohermansyah yang mantan Dirjen Otda itu mengemukakan, keberhasilan transformasi digital RSUD-RSUD di Indonesia, menjadi salah satu yang menonjol di kalangan BUMD dan BLUD di Indonesia. Bahkan layanan konsumen berbasis digital di RSUD, layak dicontoh oleh BUMD-BUMD di sektor-sektor lain.
Penilaian juga diberikan terhadap BUMD sektor infrastruktur, energi, dan aneka usaha yang sudah banyak yang melakukan inovasi bisnis, dengan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang baik.
Berkaca dari penilaian ini, BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah berada pada jalur yang tepat dengan berkolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah DKI Jakarta untuk mengamankan harga sembako.
Berbagi inovasi terus digulirkan Pemprov DKI Jakarta yang membuat BUMD di bawahnya lebih kreatif sehingga tak hanya mengamankan satu komoditas saja, tetapi juga menyediakan berbagai komoditas untuk kebutuhan puasa dan Lebaran menjadi nilai tambah tersendiri dalam mengendalikan inflasi.
Data BPS memperlihatkan, inflasi tahun ke tahun (yoy) DKI Jakarta pada Februari 2023 tercatat 4,07 persen, sedangkan pada Februari 2024 tercatat 2,12 persen. Angka ini memperlihatkan upaya-upaya pengendalian inflasi sudah di arah yang benar.
Dengan demikian, peran dari BUMD di DKI Jakarta sangat penting bagi siapa pun yang akan memimpin Jakarta ke depan. Perhelatan pemilihan kepala daerah ke depan seharusnya menjadi adu gagasan untuk meningkatkan peran BUMD ke arah yang lebih baik.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024