Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu memaparkan skenario untuk mengatasi persoalan infrastruktur di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Skenario tersebut ia paparkan pada pertemuan agenda kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, di Kantor Kecamatan Parungpanjang, Jumat.
Asmawa menjelaskan bahwa skenario tersebut merupakan tiga opsi untuk pembiayaan membangun jalan tol sepanjang 11,5 kilometer yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang.
Jal tol tersebut, kata dia, untuk mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor.
Tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa akibat tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan polusi udara akibat debu jalanan.
Ia menyebutkan, tiga opsi pembiayaan tersebut, yaitu, pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Opsi kedua, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.
"Opsi yang kedua adalah mekanisme pembiayaan dari BUMD Provinsi Jawa Barat, dan itu juga sudah agak maju karena sudah punya DED (detail engineering design)," ujar Asmawa.
Kemudian, opsi ketiga yaitu dengan melibatkan investor atau pihak swasta.
Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal di tempat yang sama menyebutkan bahwa hasil peninjauan wilayah Parungpanjang, didapati kondisi jalan rusak yang disebabkan truk tambang.
Menurut dia, ada dua solusi penanganan infrastruktur di Parungpanjang, pertama yaitu solusi jangka pendek dengan meminta pemerintah pusat turun tangan memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Skenario tersebut ia paparkan pada pertemuan agenda kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, di Kantor Kecamatan Parungpanjang, Jumat.
Asmawa menjelaskan bahwa skenario tersebut merupakan tiga opsi untuk pembiayaan membangun jalan tol sepanjang 11,5 kilometer yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang.
Jal tol tersebut, kata dia, untuk mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor.
Tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa akibat tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan polusi udara akibat debu jalanan.
Ia menyebutkan, tiga opsi pembiayaan tersebut, yaitu, pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Opsi kedua, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.
"Opsi yang kedua adalah mekanisme pembiayaan dari BUMD Provinsi Jawa Barat, dan itu juga sudah agak maju karena sudah punya DED (detail engineering design)," ujar Asmawa.
Kemudian, opsi ketiga yaitu dengan melibatkan investor atau pihak swasta.
Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal di tempat yang sama menyebutkan bahwa hasil peninjauan wilayah Parungpanjang, didapati kondisi jalan rusak yang disebabkan truk tambang.
Menurut dia, ada dua solusi penanganan infrastruktur di Parungpanjang, pertama yaitu solusi jangka pendek dengan meminta pemerintah pusat turun tangan memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024