Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan keinginan untuk lebih intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna penanganan jalan rusak yang menjadi kewenangan pemprov setempat.
"Beberapa hal yang kami sampaikan mendapat respons baik. Saya pikir ke depannya hal-hal semacam ini akan terus kita perkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar," ujar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat berkunjung ke Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar di Bandung, Rabu (21/2).
Pada kesempatan itu, ia melaporkan sejumlah jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Bogor yang merupakan kewenangan provinsi kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Bupati Bogor sebut jalan rusak Jalan M Toha di Parungpanjang bukan wewenang pemkab
Baca juga: Jalur alternatif Puncak via Desa Cipayung Datar Bogor rusak parah
"Tahun 2024 beberapa titik akan menjadi prioritas perbaikan penangan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga," kata Asmawa yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI itu.
Koordinasi tersebut, kata dia, juga terkait dengan optimalisasi penanganan jalan untuk angkutan khusus tambang di Kawasan Parungpanjang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menyebutkan kesiapan meningkatkan pelayanan, khususnya mengakselerasi pembangunan jalan di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah pusat juga tangani jalan rusak di Bogor
“Dengan diskusi yang sangat produktif ini kita bisa kolaborasi, bisa mengakselerasi pembangunan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya buat warga Kabupaten Bogor,” kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Bogor memiliki panjang jalan 1.974 kilometer dengan berbagai tingkatan kewenangan, dengan rincian jalan nasional sepanjang 117 kilometer, jalan provinsi 107 kilometer, dan jalan kabupaten 1.748 kilometer.
BPS juga mengklasifikasikan jenis jalan di Kabupaten Bogor berdasarkan permukaannya, yaitu berbentuk aspal sepanjang 1.437 kilometer, kerikil 264 kilometer, dan tanah 34 kilometer.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Beberapa hal yang kami sampaikan mendapat respons baik. Saya pikir ke depannya hal-hal semacam ini akan terus kita perkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar," ujar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat berkunjung ke Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar di Bandung, Rabu (21/2).
Pada kesempatan itu, ia melaporkan sejumlah jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Bogor yang merupakan kewenangan provinsi kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Bupati Bogor sebut jalan rusak Jalan M Toha di Parungpanjang bukan wewenang pemkab
Baca juga: Jalur alternatif Puncak via Desa Cipayung Datar Bogor rusak parah
"Tahun 2024 beberapa titik akan menjadi prioritas perbaikan penangan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga," kata Asmawa yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI itu.
Koordinasi tersebut, kata dia, juga terkait dengan optimalisasi penanganan jalan untuk angkutan khusus tambang di Kawasan Parungpanjang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menyebutkan kesiapan meningkatkan pelayanan, khususnya mengakselerasi pembangunan jalan di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah pusat juga tangani jalan rusak di Bogor
“Dengan diskusi yang sangat produktif ini kita bisa kolaborasi, bisa mengakselerasi pembangunan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya buat warga Kabupaten Bogor,” kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Bogor memiliki panjang jalan 1.974 kilometer dengan berbagai tingkatan kewenangan, dengan rincian jalan nasional sepanjang 117 kilometer, jalan provinsi 107 kilometer, dan jalan kabupaten 1.748 kilometer.
BPS juga mengklasifikasikan jenis jalan di Kabupaten Bogor berdasarkan permukaannya, yaitu berbentuk aspal sepanjang 1.437 kilometer, kerikil 264 kilometer, dan tanah 34 kilometer.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024