Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menggaungkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui rapat koordinasi pengarusutamaan gender di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor di Cibinong, Rabu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat memimpin rakor menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender ini berfokus dalam konteks pembangunan daerah.
“Upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang menjadikan kebijakan, program dan pembangunan menjadi kurang tepat sasaran,” ungkap Burhan.
Baca juga: Pemkab Bogor komitmen dukung upaya peningkatan kesetaraan gender
Baca juga: Perhatikan kesetaraan gender, Kementan motivasi perempuan untuk berwirausaha
Ia menjelaskan, upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Burhan berharap rakor pengarusutamaan gender ini dapat dimanfaatkan maksimal untuk membangun sinergi yang harmonis antar-stakeholder dan perangkat daerah.
Sehingga seluruh perangkat daerah dapat memahami dengan baik tugas dan fungsi serta perannya sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing dalam upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pengarusutamaan gender tak cuma soal hak perempuan
“Ini untuk memberikan pencerahan kepada para stakeholder Kabupaten Bogor dalam merumuskan gender action untuk meningkatkan capaian target pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Rakor pengarusutamaan gender ini menghadirkan narasumber dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University, serta dihadiri jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat memimpin rakor menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender ini berfokus dalam konteks pembangunan daerah.
“Upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang menjadikan kebijakan, program dan pembangunan menjadi kurang tepat sasaran,” ungkap Burhan.
Baca juga: Pemkab Bogor komitmen dukung upaya peningkatan kesetaraan gender
Baca juga: Perhatikan kesetaraan gender, Kementan motivasi perempuan untuk berwirausaha
Ia menjelaskan, upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Burhan berharap rakor pengarusutamaan gender ini dapat dimanfaatkan maksimal untuk membangun sinergi yang harmonis antar-stakeholder dan perangkat daerah.
Sehingga seluruh perangkat daerah dapat memahami dengan baik tugas dan fungsi serta perannya sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing dalam upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pengarusutamaan gender tak cuma soal hak perempuan
“Ini untuk memberikan pencerahan kepada para stakeholder Kabupaten Bogor dalam merumuskan gender action untuk meningkatkan capaian target pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Rakor pengarusutamaan gender ini menghadirkan narasumber dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University, serta dihadiri jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024