Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rumah warga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bakal diganti oleh pemerintah.
"Tentu saja, rumah yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria yang ada, di antaranya rusak ringan, sedang, dan berat," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah ditemui di sela-sela meninjau penyedotan genangan banjir di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak, Rabu.
Menurut dia, bantuan yang diberikan untuk rumah yang mengalami rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang sebesar Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta.
Baca juga: BNPB apresiasi upaya Pemkab Karawang tangani banjir
Sementara untuk lahan pertanian, kata dia, yang informasinya mencapai 4.000 hektare yang terdampak banjir tentu juga akan diperhatikan pemerintah.
"Bahkan, pertanian yang gagal panen pada tahun 2023 juga dibantu pemerintah. Sedangkan tahun 2024 sudah dirapatkan tingkat kementerian di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)," ujarnya.
Dari rapat tersebut, kata dia, tanaman yang gagal panen atau puso akan dilindungi asuransi dari PT Jasindo. Sedangkan teknis pelaksanaannya merupakan kewenangan Kementerian Pertanian.
Baca juga: Ini empat arahan BNPB kesiapsiagaan hadapi musim hujan
"Bantuan untuk tanaman padi puso maupun rumah rusak tentu saja nanti tahap berikutnya setelah tanggap darurat masuk fase rehabilitasi rekonstruksi," ujarnya.
Untuk mempercepat surutnya banjir di Kabupaten Demak, terutama di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng dikerahkan puluhan mesin pompa penyedot air.
Sebanyak 18 unit mesin pompa dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan enam unit lainnya dari BNPB.
"Kapasitas mesin pompa tersebut sekitar 250 liter per detik. Jika masif, tentu saja bisa cepat surut untuk menyelamatkan permukiman, jalur transportasi, serta sawah masyarakat. Mudah-mudahan dampak banjir terhadap masyarakat bisa diminimalkan," ujarnya.
Sementara nilai kerugian akibat dampak banjir tersebut, kata dia, masih dalam pendataan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Tentu saja, rumah yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria yang ada, di antaranya rusak ringan, sedang, dan berat," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah ditemui di sela-sela meninjau penyedotan genangan banjir di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak, Rabu.
Menurut dia, bantuan yang diberikan untuk rumah yang mengalami rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang sebesar Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta.
Baca juga: BNPB apresiasi upaya Pemkab Karawang tangani banjir
Sementara untuk lahan pertanian, kata dia, yang informasinya mencapai 4.000 hektare yang terdampak banjir tentu juga akan diperhatikan pemerintah.
"Bahkan, pertanian yang gagal panen pada tahun 2023 juga dibantu pemerintah. Sedangkan tahun 2024 sudah dirapatkan tingkat kementerian di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)," ujarnya.
Dari rapat tersebut, kata dia, tanaman yang gagal panen atau puso akan dilindungi asuransi dari PT Jasindo. Sedangkan teknis pelaksanaannya merupakan kewenangan Kementerian Pertanian.
Baca juga: Ini empat arahan BNPB kesiapsiagaan hadapi musim hujan
"Bantuan untuk tanaman padi puso maupun rumah rusak tentu saja nanti tahap berikutnya setelah tanggap darurat masuk fase rehabilitasi rekonstruksi," ujarnya.
Untuk mempercepat surutnya banjir di Kabupaten Demak, terutama di Desa Wonorejo, Dukuh Kedungbanteng dikerahkan puluhan mesin pompa penyedot air.
Sebanyak 18 unit mesin pompa dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan enam unit lainnya dari BNPB.
"Kapasitas mesin pompa tersebut sekitar 250 liter per detik. Jika masif, tentu saja bisa cepat surut untuk menyelamatkan permukiman, jalur transportasi, serta sawah masyarakat. Mudah-mudahan dampak banjir terhadap masyarakat bisa diminimalkan," ujarnya.
Sementara nilai kerugian akibat dampak banjir tersebut, kata dia, masih dalam pendataan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024