Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan liberalisasi pendidikan harus dihentikan di Indonesia, menanggapi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menanyakan pendapat Ganjar mengenai fenomena Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal dan mahasiswa diarahkan untuk menggunakan pinjaman daring.
"Hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi (UKT) yang benar. Kenapa Ganjar-Mahfud punya program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," kata Ganjar dalam debat kelima Pemilu presiden 2024 di Jakarta, Minggu malam.
Ganjar mengatakan pada era seniornya ada skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yaitu mahasiswa mendapat kredit yang sangat murah dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut melunasi kredit setelah lulus kuliah.
"Liberalisasi pendidikan ini harus dihentikan dan menurut saya harus juga diimplementasikan dengan proporsionalitas kepada prioritas, mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," ujar Ganjar.
Bagi kalangan tidak mampu, lanjut Ganjar, harus mendapatkan intervensi pemerintah dan perguruan tinggi juga harus bisa memberikan klaster pembiayaan yang sesuai dengan strata mereka.
"Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah, apakah itu si miskin, kelompok perempuan, ataupun penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi (UKT) yang benar. Kenapa Ganjar-Mahfud punya program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," kata Ganjar dalam debat kelima Pemilu presiden 2024 di Jakarta, Minggu malam.
Ganjar mengatakan pada era seniornya ada skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yaitu mahasiswa mendapat kredit yang sangat murah dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut melunasi kredit setelah lulus kuliah.
"Liberalisasi pendidikan ini harus dihentikan dan menurut saya harus juga diimplementasikan dengan proporsionalitas kepada prioritas, mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," ujar Ganjar.
Bagi kalangan tidak mampu, lanjut Ganjar, harus mendapatkan intervensi pemerintah dan perguruan tinggi juga harus bisa memberikan klaster pembiayaan yang sesuai dengan strata mereka.
"Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah, apakah itu si miskin, kelompok perempuan, ataupun penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," tuturnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024