Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu berjanji menindak tegas para pengusaha tambang di daerahnya yang menabrak aturan atau ugal-ugalan dalam beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum," ungkap Asmawa saat meninjau pembangunan kantung parkir khusus truk tambang di Tenjo, Bogor, Rabu.
Ia menjelaskan, setelah kantung parkir truk tambang terbangun, tak ada alasan lagi bagi para transporter ataupun pengusaha pertambangan melanggar aturan. Terutama, beroperasi di luar waktu operasional yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Baca juga: Pemkab Bogor mulai operasikan kantung parkir khusus truk tambang di Parungpanjang
Baca juga: Sekda Bogor yakini tol khusus dapat menertibkan usaha tambang
Menurut Asmawa, sejauh ini banyak pelanggaran yang belum tertangani dalam usaha pertambangan di Kabupaten Bogor.
"Misalnya, izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan," ujar Asmawa yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
Penegakan hukum, kata dia, akan dilakukan secara berkolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat penegak hukum (APH) setelah pembangunan kantung parkir truk tambang rampung pada akhir Januari 2024.
Baca juga: Pj Bupati Bogor upayakan realisasi pembangunan tol khusus truk tambang
"Kita akan tegakan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kabupaten Bogor," tuturnya.
Ia menjelaskan, kantung parkir seluas 4,2 hektare dengan kapasitas 1.000 truk itu dibangun di perbatasan wilayah Parungpanjang, tepatnya di Desa Ciomas, Tenjo, Bogor.
Meski pembangunannya ditarget selesai pada akhir Januari 2024, tapi kini tempat menunggu bagi para transporter itu sudah bisa difungsikan untuk menampung sebanyak 50 truk.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum," ungkap Asmawa saat meninjau pembangunan kantung parkir khusus truk tambang di Tenjo, Bogor, Rabu.
Ia menjelaskan, setelah kantung parkir truk tambang terbangun, tak ada alasan lagi bagi para transporter ataupun pengusaha pertambangan melanggar aturan. Terutama, beroperasi di luar waktu operasional yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Baca juga: Pemkab Bogor mulai operasikan kantung parkir khusus truk tambang di Parungpanjang
Baca juga: Sekda Bogor yakini tol khusus dapat menertibkan usaha tambang
Menurut Asmawa, sejauh ini banyak pelanggaran yang belum tertangani dalam usaha pertambangan di Kabupaten Bogor.
"Misalnya, izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan," ujar Asmawa yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
Penegakan hukum, kata dia, akan dilakukan secara berkolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat penegak hukum (APH) setelah pembangunan kantung parkir truk tambang rampung pada akhir Januari 2024.
Baca juga: Pj Bupati Bogor upayakan realisasi pembangunan tol khusus truk tambang
"Kita akan tegakan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kabupaten Bogor," tuturnya.
Ia menjelaskan, kantung parkir seluas 4,2 hektare dengan kapasitas 1.000 truk itu dibangun di perbatasan wilayah Parungpanjang, tepatnya di Desa Ciomas, Tenjo, Bogor.
Meski pembangunannya ditarget selesai pada akhir Januari 2024, tapi kini tempat menunggu bagi para transporter itu sudah bisa difungsikan untuk menampung sebanyak 50 truk.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024