Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan penyidik Polri untuk bisa membuktikan adanya dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri hingga bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dibuktikan di pengadilan.
Hal ini jadi salah satu poin yang disampaikan Yusril kepada penyidik dalam pemeriksaannya sebagai saksi yang meringankan untuk Firli Bahuri di Markas Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Senin.
"Jadi, harus dibuktikan, apa betul ada pemaksaan? Apa betul Pak Yasin itu dipanggil terus dimintai sesuatu, diperas sehingga Pak Yasin itu dalam suasana ketakutan dan khawatir menyerahkan sesuatu kepada Pak Firli, dan itu harus dibuktikan," kata Yusril.
Ia menjelaskan Pasal 12 dan Pasal 12 E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diterapkan penyidik Polri kepada Firli Bahuri merupakan produk hukum yang dirinya ikut dalam penyusunannya.
Pasal pemerasan dan gratifikasi belum masuk dalam undang-undang korupsi, tetapi berada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerasan menjadi tindak pidana khusus yang masuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan atau pejabat negara.
"Jadi, Pasal 12 itu terkait dengan pemerasan. Itu ada unsur kekerasan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang memaksa dan dia berjanji akan melakukan sesuatu yang lain daripada kewenangannya," kata Yusril.
Oleh karena itu, dugaan pemerasan yang ditersangkakan kepada Firli Bahuri perlu dibuktikan oleh penyidik.
Menurut Yusril, dari sekian banyak saksi yang telah diperiksa, belum ada satu pun saksi yang menerangkan adanya tindak pidana pemerasan tersebut. "Kemudian ada foto," tambahnya.
Foto itu, lanjut Yusril, tidak menerangkan apa-apa dalam perkara tersebut karena dibuat tahun 2022 sebelum SYL (mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan KPK.
"Dan foto itu tidak menerangkan apa-apa, ya foto begitu aja. Dalam foto itu tidak ada kelihatan satu orang memeras yang lain, itu enggak ada. Foto ya foto aja," papar Yusril.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Hal ini jadi salah satu poin yang disampaikan Yusril kepada penyidik dalam pemeriksaannya sebagai saksi yang meringankan untuk Firli Bahuri di Markas Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Senin.
"Jadi, harus dibuktikan, apa betul ada pemaksaan? Apa betul Pak Yasin itu dipanggil terus dimintai sesuatu, diperas sehingga Pak Yasin itu dalam suasana ketakutan dan khawatir menyerahkan sesuatu kepada Pak Firli, dan itu harus dibuktikan," kata Yusril.
Ia menjelaskan Pasal 12 dan Pasal 12 E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diterapkan penyidik Polri kepada Firli Bahuri merupakan produk hukum yang dirinya ikut dalam penyusunannya.
Pasal pemerasan dan gratifikasi belum masuk dalam undang-undang korupsi, tetapi berada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerasan menjadi tindak pidana khusus yang masuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan atau pejabat negara.
"Jadi, Pasal 12 itu terkait dengan pemerasan. Itu ada unsur kekerasan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang memaksa dan dia berjanji akan melakukan sesuatu yang lain daripada kewenangannya," kata Yusril.
Oleh karena itu, dugaan pemerasan yang ditersangkakan kepada Firli Bahuri perlu dibuktikan oleh penyidik.
Menurut Yusril, dari sekian banyak saksi yang telah diperiksa, belum ada satu pun saksi yang menerangkan adanya tindak pidana pemerasan tersebut. "Kemudian ada foto," tambahnya.
Foto itu, lanjut Yusril, tidak menerangkan apa-apa dalam perkara tersebut karena dibuat tahun 2022 sebelum SYL (mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan KPK.
"Dan foto itu tidak menerangkan apa-apa, ya foto begitu aja. Dalam foto itu tidak ada kelihatan satu orang memeras yang lain, itu enggak ada. Foto ya foto aja," papar Yusril.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024