Bogor (Antara Megapolitan) - Sejumlah ulama yang juga pimpinan ormas Islam terbesar di Kota Bogor, Jawa Barat, menyikapi rencana aksi 21 Februari 2017, dan sepakat tidak akan turun terlibat dalam aksi ke gedung DPR dan MPR RI tersebut.
Ketua PCNU Kota Bogor KH Zaenal Abidin saat ditemui, Senin, menyatakan menolak masyarakatnya maupun jamaahnya untuk berangkat aksi ke Jakarta Selasa (21).
"Karena kami khawatir jamaah kita terbawa hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat, atau khawatir saat kita lakukan aksi disana ada menimbulkan sesuatu yang negatif," kata KH Zaenal.
Menurutnya, dikhawatirkan aksi 212 ada yang menumpangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat yang ikut aksi tidak tahu apa-apa sehingga dapat menimbulkan efek negatif.
"Maka itu PCNU Kota Bogor menolak, melarang masyarakat maupun jamaah pengajian NU supaya tidak ikut ke Jakarta," katanya.
Zaenal menyebutkan, agama tidak boleh diperjualbelikan, mencari keuntungan demi kepentingan politik praktis karena akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu kepentingan dibelakang politik praktis yang mengatasnamakan agama.
"Takutnya masyarakat menganggap pandangan agama benar, karena sudah pasti agama baik. Padahal di balik itu, yang diajak menggiring umat untuk memilih seseorang yang belum tentu baik pula," katanya.
Ia mengatakan terkait larangan mencampurkan agama dengan persoalan politik telah diatur tegas. Bahkan di tempat ibadah juga dilarang digunakan sebagai mimbar politik. Khatib dalam khutbahnya juga dilarang memberikan tausiah politik praktis.
Zaenal mengatakan, pihaknya telah mengimbau para santri agar tidak ikut dalam aksi 212 karena dikhawatirkan ada kelompok yang menyusupi, membuat ketidakmaslahatan kepada umat dan bangsa.
"Makanya santri dilarang berangkat. Takut mereka tidak tau tujuan kesana mau apa, kalau beribadah kenapa harus jauh-jauh cukup di Bogor saja," katanya.
Zaenal berpesan kepada warga Bogor agar memandang perbedaan sebagai rahmat seperti yang diajarkan Rasulullah, bahwa Islam adalah agama Rahamatan lil`alamin. Indonesia berasal dari suku, agama, etnis, budaya yang berbeda-beda yang harus dihormati.
"Setelah proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari peran tokoh agama sehingga lahirnya Pancasila dan UUD 1945, kini terbentuk NKRI yang harus dipelihara oleh masyarakat. Menjaga kehormatan dan perbedaan," kata Zaenal.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Madrofi menambahkan, pihaknya tidak menerima instruksi atau arahan terkait aksi 212. Tetapi pihaknya tidak bisa melarang jika ada warga secara individu ikut turun aksi ke Jakarta.
"Sebagai pimpinan daerah kami harus patuh dengan instruksi pimpinan atas. Sampai saat ini belum ada instruksi ataupun larangan ikut aksi. Tapi, jika ada yang mau berangkat secara pribadi, itu merupakan hak pribadi masing-masing," katanya.
Saat ditanyai terkait Islam dijadikan sebagai alat politik, menurut Madrofi, agama tidak boleh dijadikan alat politik, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin.
"Umat Islam dijadikan alat politik itu yang tidak boleh, tapi umat Islam juga tetap berpolitik dan harus paham," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Ketua PCNU Kota Bogor KH Zaenal Abidin saat ditemui, Senin, menyatakan menolak masyarakatnya maupun jamaahnya untuk berangkat aksi ke Jakarta Selasa (21).
"Karena kami khawatir jamaah kita terbawa hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat, atau khawatir saat kita lakukan aksi disana ada menimbulkan sesuatu yang negatif," kata KH Zaenal.
Menurutnya, dikhawatirkan aksi 212 ada yang menumpangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat yang ikut aksi tidak tahu apa-apa sehingga dapat menimbulkan efek negatif.
"Maka itu PCNU Kota Bogor menolak, melarang masyarakat maupun jamaah pengajian NU supaya tidak ikut ke Jakarta," katanya.
Zaenal menyebutkan, agama tidak boleh diperjualbelikan, mencari keuntungan demi kepentingan politik praktis karena akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu kepentingan dibelakang politik praktis yang mengatasnamakan agama.
"Takutnya masyarakat menganggap pandangan agama benar, karena sudah pasti agama baik. Padahal di balik itu, yang diajak menggiring umat untuk memilih seseorang yang belum tentu baik pula," katanya.
Ia mengatakan terkait larangan mencampurkan agama dengan persoalan politik telah diatur tegas. Bahkan di tempat ibadah juga dilarang digunakan sebagai mimbar politik. Khatib dalam khutbahnya juga dilarang memberikan tausiah politik praktis.
Zaenal mengatakan, pihaknya telah mengimbau para santri agar tidak ikut dalam aksi 212 karena dikhawatirkan ada kelompok yang menyusupi, membuat ketidakmaslahatan kepada umat dan bangsa.
"Makanya santri dilarang berangkat. Takut mereka tidak tau tujuan kesana mau apa, kalau beribadah kenapa harus jauh-jauh cukup di Bogor saja," katanya.
Zaenal berpesan kepada warga Bogor agar memandang perbedaan sebagai rahmat seperti yang diajarkan Rasulullah, bahwa Islam adalah agama Rahamatan lil`alamin. Indonesia berasal dari suku, agama, etnis, budaya yang berbeda-beda yang harus dihormati.
"Setelah proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari peran tokoh agama sehingga lahirnya Pancasila dan UUD 1945, kini terbentuk NKRI yang harus dipelihara oleh masyarakat. Menjaga kehormatan dan perbedaan," kata Zaenal.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Madrofi menambahkan, pihaknya tidak menerima instruksi atau arahan terkait aksi 212. Tetapi pihaknya tidak bisa melarang jika ada warga secara individu ikut turun aksi ke Jakarta.
"Sebagai pimpinan daerah kami harus patuh dengan instruksi pimpinan atas. Sampai saat ini belum ada instruksi ataupun larangan ikut aksi. Tapi, jika ada yang mau berangkat secara pribadi, itu merupakan hak pribadi masing-masing," katanya.
Saat ditanyai terkait Islam dijadikan sebagai alat politik, menurut Madrofi, agama tidak boleh dijadikan alat politik, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin.
"Umat Islam dijadikan alat politik itu yang tidak boleh, tapi umat Islam juga tetap berpolitik dan harus paham," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017