Bandarlampung (Antara Megapoliotan ) - Pemerintah Provinsi Lampung terus mensinkronisasikan program pembangunan baik yang telah, sedang maupun yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Salah satunya, dengan menggelar Rapat Kerja bersama seluruh jajaran SKPD, Camat, Kepala Desa/ Kepala Kampung/Lurah se-Kabupaten Way Kanan, di Halaman Kantor Kecamatan Buay Bahuga, Waykanan, Minggu, (5-02-2017).
Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana menjelaskan, di waktu yang semestinya libur kerja, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo justru menyambangi masyarakat di Kabupaten Way Kanan, di dua tempat sekaligus.
Usai peletakan batu pertama di Ponpes, Gubernur muda tersebut melanjutkan silaturahim bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur pemerintah se-Kabupaten Way Kanan.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, 3/4 penduduk Lampung tinggal di perdesaan dan mayoritas penduduk miskin tinggal di desa. Dasar itulah terbentuknya program Gerbang Desa Saburai, dengan target 100 Desa tertinggal di Provinsi Lampung.
Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang) Desa Saburai merupakan suatu gerakan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
"Lampung dengan APBD yang minim, namun mampu mengurangi angka kemiskinan. Jika dahulu kita di urutan ke-3 Provinsi miskin di Sumatera, saat ini menjadi nomor 4 lebih unggul dari Sumatera Selatan," ujar Gubernur.
Lebih lanjut diterangkan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung saat ini tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, yang bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Dewasa ini kita juga sedang giat membangun desa dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, pembangunan daerah tertinggal memiliki fokus dan Iokus kegiatan yang bercirikan perdesaan, termasuk pula kegiatan ketransmigrasian sebagai skenario pengembangan wilayah yang memiliki basis pada pembangunan kawasan perdesaan," urai gubernur.
Gubernur Ridho juga berharap, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan senantiasa diliputi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sekaligus aktif mendukung dan berpartisipasi di setiap gerak pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Menjaga Kepercayaan
Sementara itu, Staff Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Dewantoro, mengutarakan tugas pemerintah adalah menjaga kepercayaan (Bisnis Of Trust), bisnis menjaga kepercayaan yang dipimpinnya.
Kebijakan atau pilihan yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkolaborasi dengan rakyatnya untuk berlomba menuai simpati dan kepercayaan. Membangun pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan konstituennya.
"Sehingga terjadi perubahan paradigma antara rakyat dan pemimpinnya. Jika dahulu teori pemimpin dan rakyat itu sejajar. Namun kali ini rakyatlah yang di atas kita, pemimpin melayani bukan dilayani," tegasnya.
Kabag Humas Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, acara juga dihadiri Raden Adipati Surya Bupati Way Kanan, Wakil Bupati Way Kanan, Forkopimda Way Kanan, Pejabat Eselon II, Kepala Desa/Lurah Kabupaten Way Kanan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama setempat. (Rls/Ant/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Salah satunya, dengan menggelar Rapat Kerja bersama seluruh jajaran SKPD, Camat, Kepala Desa/ Kepala Kampung/Lurah se-Kabupaten Way Kanan, di Halaman Kantor Kecamatan Buay Bahuga, Waykanan, Minggu, (5-02-2017).
Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana menjelaskan, di waktu yang semestinya libur kerja, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo justru menyambangi masyarakat di Kabupaten Way Kanan, di dua tempat sekaligus.
Usai peletakan batu pertama di Ponpes, Gubernur muda tersebut melanjutkan silaturahim bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur pemerintah se-Kabupaten Way Kanan.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, 3/4 penduduk Lampung tinggal di perdesaan dan mayoritas penduduk miskin tinggal di desa. Dasar itulah terbentuknya program Gerbang Desa Saburai, dengan target 100 Desa tertinggal di Provinsi Lampung.
Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang) Desa Saburai merupakan suatu gerakan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
"Lampung dengan APBD yang minim, namun mampu mengurangi angka kemiskinan. Jika dahulu kita di urutan ke-3 Provinsi miskin di Sumatera, saat ini menjadi nomor 4 lebih unggul dari Sumatera Selatan," ujar Gubernur.
Lebih lanjut diterangkan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung saat ini tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, yang bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Dewasa ini kita juga sedang giat membangun desa dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, pembangunan daerah tertinggal memiliki fokus dan Iokus kegiatan yang bercirikan perdesaan, termasuk pula kegiatan ketransmigrasian sebagai skenario pengembangan wilayah yang memiliki basis pada pembangunan kawasan perdesaan," urai gubernur.
Gubernur Ridho juga berharap, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan senantiasa diliputi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sekaligus aktif mendukung dan berpartisipasi di setiap gerak pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Menjaga Kepercayaan
Sementara itu, Staff Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Dewantoro, mengutarakan tugas pemerintah adalah menjaga kepercayaan (Bisnis Of Trust), bisnis menjaga kepercayaan yang dipimpinnya.
Kebijakan atau pilihan yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkolaborasi dengan rakyatnya untuk berlomba menuai simpati dan kepercayaan. Membangun pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan konstituennya.
"Sehingga terjadi perubahan paradigma antara rakyat dan pemimpinnya. Jika dahulu teori pemimpin dan rakyat itu sejajar. Namun kali ini rakyatlah yang di atas kita, pemimpin melayani bukan dilayani," tegasnya.
Kabag Humas Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, acara juga dihadiri Raden Adipati Surya Bupati Way Kanan, Wakil Bupati Way Kanan, Forkopimda Way Kanan, Pejabat Eselon II, Kepala Desa/Lurah Kabupaten Way Kanan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama setempat. (Rls/Ant/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017