Pengamat Politik Kebijakan Publik di Universitas Indonesia Vishnu Juwono menyatakan pengangkatan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KSAD TNI merupakan upaya Presiden Joko Widodo untuk mengkonsolidasikan otoritasnya di TNI, terlebih saat memasuki masa kampanye Pemilihan Presiden mulai 28 November 2023.
"Peristiwa ini menjadi sorotan, terutama setelah Jenderal Agus Subiyanto diangkat sebagai Panglima TNI hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah menjabat sebagai KSAD," kata lulusan London School of Economics (LSE) itu di Depok,Jumat.
Menurut Vishnu, pengangkatan KSAD itu juga diduga merupakan respons terhadap kritikan-kritikan dari tokoh-tokoh serta ketua umum PDI-P, partai terbesar di DPR.
Baca juga: Pengamat UI: Penetapan status tersangka Firli Bahuri turunkan kredibilitas KPK
Kedua perwira tinggi ini memiliki hubungan sangat dekat dengan Presiden, keduanya pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan Maruli pada periode 2018-2020, yang kemudian digantikan oleh Agus pada Agustus 2020-2021.
"Kedekatan pribadi Jenderal Agus dengan Presiden Joko Widodo sudah terjalin lama, terutama melalui perannya sebagai Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo," kata Vishnu.
Sementara itu, Maruli, selain memiliki rekam jejak dan kompetensi yang solid, juga diuntungkan oleh pengaruh mertuanya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jenderal Luhut B. Pandjaitan, yang diakui sebagai sosok menteri senior yang diandalkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam mengatasi krisis seperti pada masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Vishnu Juwono: Kasus OTT Kajari Bondowoso nodai integritas Kejaksaan
Pernyataan ini juga menyoroti ketegangan politik dalam konteks pengangkatan ini, terutama terkait semakin intensifnya serangan dari Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Megawati, yang memimpin partai politik pengusung utama Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019, memberikan pernyataan yang diduga menyindir penguasa saat ini yang dianggap berperilaku seperti masa Orde Baru.
"Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden ke-5 RI, dalam rapat koordinasi relawan Ganjar - Mahfud, diduga menyuarakan kritik terhadap penguasa saat ini yang dianggap berperilaku otoriter, mirip dengan masa Orde Baru yang menindas tokoh oposisi, termasuk Megawati sendiri pada waktu itu," jelas Vishnu.
Dengan kehadiran putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden 2024, Vishnu mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI selama periode kampanye dan Pemilihan Umum.
Baca juga: Pengamat UI: Prabowo dan Gibran kokoh di tengah kontroversi politik dinasti
"Panglima TNI Agus dan KASAD Maruli harus bersikap tegas dan cepat menindak oknum TNI atau TNI AD yang bertindak tidak netral, seperti membongkar baliho calon presiden atau wakil presiden yang dianggap anti-pemerintah. Reputasi TNI sebagai institusi publik yang dipercayai oleh masyarakat berada pada garis depan," tegas Vishnu.
Dalam konteks ini, Vishnu mengingatkan bahwa hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi dari publik terhadap institusi publik adalah terhadap TNI sebesar 88 persen.
"Netralitas TNI menjadi prasyarat utama untuk menjaga integritas dan stabilitas nasional dalam konteks sistem demokrasi yang kita anut terutama dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Peristiwa ini menjadi sorotan, terutama setelah Jenderal Agus Subiyanto diangkat sebagai Panglima TNI hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah menjabat sebagai KSAD," kata lulusan London School of Economics (LSE) itu di Depok,Jumat.
Menurut Vishnu, pengangkatan KSAD itu juga diduga merupakan respons terhadap kritikan-kritikan dari tokoh-tokoh serta ketua umum PDI-P, partai terbesar di DPR.
Baca juga: Pengamat UI: Penetapan status tersangka Firli Bahuri turunkan kredibilitas KPK
Kedua perwira tinggi ini memiliki hubungan sangat dekat dengan Presiden, keduanya pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan Maruli pada periode 2018-2020, yang kemudian digantikan oleh Agus pada Agustus 2020-2021.
"Kedekatan pribadi Jenderal Agus dengan Presiden Joko Widodo sudah terjalin lama, terutama melalui perannya sebagai Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo," kata Vishnu.
Sementara itu, Maruli, selain memiliki rekam jejak dan kompetensi yang solid, juga diuntungkan oleh pengaruh mertuanya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jenderal Luhut B. Pandjaitan, yang diakui sebagai sosok menteri senior yang diandalkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam mengatasi krisis seperti pada masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Vishnu Juwono: Kasus OTT Kajari Bondowoso nodai integritas Kejaksaan
Pernyataan ini juga menyoroti ketegangan politik dalam konteks pengangkatan ini, terutama terkait semakin intensifnya serangan dari Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Megawati, yang memimpin partai politik pengusung utama Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019, memberikan pernyataan yang diduga menyindir penguasa saat ini yang dianggap berperilaku seperti masa Orde Baru.
"Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden ke-5 RI, dalam rapat koordinasi relawan Ganjar - Mahfud, diduga menyuarakan kritik terhadap penguasa saat ini yang dianggap berperilaku otoriter, mirip dengan masa Orde Baru yang menindas tokoh oposisi, termasuk Megawati sendiri pada waktu itu," jelas Vishnu.
Dengan kehadiran putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden 2024, Vishnu mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI selama periode kampanye dan Pemilihan Umum.
Baca juga: Pengamat UI: Prabowo dan Gibran kokoh di tengah kontroversi politik dinasti
"Panglima TNI Agus dan KASAD Maruli harus bersikap tegas dan cepat menindak oknum TNI atau TNI AD yang bertindak tidak netral, seperti membongkar baliho calon presiden atau wakil presiden yang dianggap anti-pemerintah. Reputasi TNI sebagai institusi publik yang dipercayai oleh masyarakat berada pada garis depan," tegas Vishnu.
Dalam konteks ini, Vishnu mengingatkan bahwa hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi dari publik terhadap institusi publik adalah terhadap TNI sebesar 88 persen.
"Netralitas TNI menjadi prasyarat utama untuk menjaga integritas dan stabilitas nasional dalam konteks sistem demokrasi yang kita anut terutama dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024,” katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023