Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menggelar rapat besar terkait kesiapan program rerouting atau perpanjangan rute angkot yang diikuti pimpinan Muspida, seluruh OPD hingga aparat wilayah, lurah serta camat, di Balai Kota.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Selasa menegaskan rencana pelaksanaan rerouting angkot harus matang dan tidak boleh gegabah, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun para stakeholder yakni pemilik serta supir angkot.
"Rerouting tidak harus tergesa-gesa, kesiapanya betul-betul di matangkan, agar tahun ini sudah jalan. Pastikan sosialisasi sampai ke masyarakat, para supir dan pemilik angkot, agar tidak terjadi simpang siur informasi," kata Bima membuka rapat.
Menurutnya, program rerouting akan lebih sulit dari program Sistem Satu Arah (SSA) yang sudah dijalankan, karena akan ada angkot yang dialihkan menjadi moda bus, dan akan ada trayek yang digeser ke wilayah pinggir.
"Program konversi angkot menjadi bus ini menjadi langkah awal menuju "zero angkot" di Kota Bogor," kata Bima.
Rapat dihadiri seluruh pejabat, mulai dari Kapolresta Bogor, Kombes Pol Suyudi Ario Seto, Wakil Komandam Kodim 0606, Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, seluruh pimpinan OPD, BUMD hingga camat dan lurah.
Kombes Pol Suyudi memberikan arahan akan adanya potensi konflik yang ditimbulkan oleh program rerouting yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor sebelum diberlakukan.
"Tiga program ini, yakni rerouting, konversi angkot menjadi bus, serta trayek baru ini, ketiganya memiliki kerawanan yang berpotensi timbulnya konflik," kata Suyudi.
Suyudi menyebutkan, persoalan angkot sudah menjadi keresahan di masyarakat karena jumlahnya yang sudah terlalu banyak (overload), kerab menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
Menurutnya setiap kebijakan Pemerintah selalu mendapat pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan aparat, dinas terkait untuk saling mendukung, turun ke lapangan melakukan pemantau langsung.
"DLLAJ dan Satlantas Polresta Bogor sudah siap untuk mendukung langsung di lapangan," katanya.
Suyudi juga mengingatkan, hal paling penting yang harus dibenahi oleh Pemkot Bogor adalah kualitas sumber daya supir angkot yang saat ini sangat rendah. Banyak supir yang melakukan pelanggaran, tidak memiliki SIM, dan tidak mengantongi surat-surat.
"Perlu ada pembinaan terhadap supir angkot ini, jangan ada lagi supir cadangan, supir tembak dan supir kadal. Rekruitmen harus dipastikan, supir yang beroperasi supir resmi, jika SDM supir berkualitas, tidak ada lagi istilah ngetem sembarangan, atau parkir," katanya.
Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Rakhmawati mengatakan, peta jalan program rerouting angkot telah dimulai sejak 2012, dan tahun 2017 sudah masuk tahapan implementasi.
"Semua persiapan rerouting sudah disiapkan, termasuk BMC dan subsidinya sudah kita rancang," katanya.
Rakhmawati menyebutkan, akan ada perubahan penataan angkot dengan adanya rerouting seperti jumlah angkutan massal dari dua trayek akan menjadi tujuh trayek setelah rerouting. Begitu juga dengan trayek angkot dari 23 akan menjadi 30 trayek.
"Jumlah angkot yang ada saat ini 3.412 akan berkurang setelah direrouting menjadi 2.563 unit. Dan jumlah kelurahan yang terlayani angkot akan bertambah dari 59 kelurahan menjadi 68 keluruhan," katanya.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bogor mengharapkan seluruh OPD, instansi terkait, serta aparat kewilayahan memiliki pemahaman yang sama untuk mensukseskan program rerouting angkot di Kota Bogor, sehingga memperkecil potensi dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat maupun supir dan pemilik angkot.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Selasa menegaskan rencana pelaksanaan rerouting angkot harus matang dan tidak boleh gegabah, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun para stakeholder yakni pemilik serta supir angkot.
"Rerouting tidak harus tergesa-gesa, kesiapanya betul-betul di matangkan, agar tahun ini sudah jalan. Pastikan sosialisasi sampai ke masyarakat, para supir dan pemilik angkot, agar tidak terjadi simpang siur informasi," kata Bima membuka rapat.
Menurutnya, program rerouting akan lebih sulit dari program Sistem Satu Arah (SSA) yang sudah dijalankan, karena akan ada angkot yang dialihkan menjadi moda bus, dan akan ada trayek yang digeser ke wilayah pinggir.
"Program konversi angkot menjadi bus ini menjadi langkah awal menuju "zero angkot" di Kota Bogor," kata Bima.
Rapat dihadiri seluruh pejabat, mulai dari Kapolresta Bogor, Kombes Pol Suyudi Ario Seto, Wakil Komandam Kodim 0606, Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, seluruh pimpinan OPD, BUMD hingga camat dan lurah.
Kombes Pol Suyudi memberikan arahan akan adanya potensi konflik yang ditimbulkan oleh program rerouting yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor sebelum diberlakukan.
"Tiga program ini, yakni rerouting, konversi angkot menjadi bus, serta trayek baru ini, ketiganya memiliki kerawanan yang berpotensi timbulnya konflik," kata Suyudi.
Suyudi menyebutkan, persoalan angkot sudah menjadi keresahan di masyarakat karena jumlahnya yang sudah terlalu banyak (overload), kerab menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
Menurutnya setiap kebijakan Pemerintah selalu mendapat pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan aparat, dinas terkait untuk saling mendukung, turun ke lapangan melakukan pemantau langsung.
"DLLAJ dan Satlantas Polresta Bogor sudah siap untuk mendukung langsung di lapangan," katanya.
Suyudi juga mengingatkan, hal paling penting yang harus dibenahi oleh Pemkot Bogor adalah kualitas sumber daya supir angkot yang saat ini sangat rendah. Banyak supir yang melakukan pelanggaran, tidak memiliki SIM, dan tidak mengantongi surat-surat.
"Perlu ada pembinaan terhadap supir angkot ini, jangan ada lagi supir cadangan, supir tembak dan supir kadal. Rekruitmen harus dipastikan, supir yang beroperasi supir resmi, jika SDM supir berkualitas, tidak ada lagi istilah ngetem sembarangan, atau parkir," katanya.
Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Rakhmawati mengatakan, peta jalan program rerouting angkot telah dimulai sejak 2012, dan tahun 2017 sudah masuk tahapan implementasi.
"Semua persiapan rerouting sudah disiapkan, termasuk BMC dan subsidinya sudah kita rancang," katanya.
Rakhmawati menyebutkan, akan ada perubahan penataan angkot dengan adanya rerouting seperti jumlah angkutan massal dari dua trayek akan menjadi tujuh trayek setelah rerouting. Begitu juga dengan trayek angkot dari 23 akan menjadi 30 trayek.
"Jumlah angkot yang ada saat ini 3.412 akan berkurang setelah direrouting menjadi 2.563 unit. Dan jumlah kelurahan yang terlayani angkot akan bertambah dari 59 kelurahan menjadi 68 keluruhan," katanya.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bogor mengharapkan seluruh OPD, instansi terkait, serta aparat kewilayahan memiliki pemahaman yang sama untuk mensukseskan program rerouting angkot di Kota Bogor, sehingga memperkecil potensi dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat maupun supir dan pemilik angkot.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017