Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong percepatan peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik dengan berbagai kebijakan.
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan bahwa berbagai negara sudah mulai bertransformasi ke kendaraan listrik.
"Tren dunia sekarang sudah mulai bertransformasi dari motor bakar ke kendaraan listrik. Sebagai bangsa, kita juga harus memilih ingin tetap sebagai pengguna motor bakar atau ikut bertransformasi dan mulai menggunakan kendaraan listrik," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat diskusi panel dan sosialisasi bertema "Dekarbonisasi Sektor Transportasi melalui Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Indonesia Lebih Baik" di Semarang.
Baca juga: Pelajar SMKN 26 dan 1 Jakarta berhasil konversikan kendaraan BBM ke listrik
Pemerintah, kata dia, telah memberikan dukungan program bantuan, mulai dari pengurangan pajak sampai penyediaan fasilitas, sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk mengadopsi kendaraan listrik.
"Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif atau program bantuan untuk mendorong adopsi EV (electric vehicle) oleh masyarakat, di antaranya insentif pembelian motor baru dan konversi sebesar Rp7 juta," katanya.
Kemudian, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen, pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta bebas ganjil genap khusus daerah tertentu atau DKI Jakarta.
Firdausi menyebutkan bahwa saat ini sudah lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah, antara lain Smoot, Selis, 9e nine, Jarvis Elektrik, Viar, Polytron, Rakata Motorcyle, Volta, Green Tech, Pasific, Yadea, Gesits, Alva, United, dan U-Winfly.
Baca juga: PLN hadirkan program layanan isi daya kendaraan listrik di rumah
Harganya pun bervariasi, kata dia, mulai dari Rp11 juta sebelum potongan dari pemerintah, dan masyarakat juga bisa mengecek langsung di "landing.sisapira.id".
"Peralihan menggunakan kendaraan bebas emisi menjadi tantangan besar dan perlu dukungan seluruh 'stakeholder'. Tujuan sama, yakni untuk menurunkan emisi dan mencapai 'zero emission' tahun 2060," katanya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menyebutkan saat ini sudah ada 3.478 KBLBB di wilayah itu, meliputi 2.910 roda dua dan 568 roda empat.
Pemprov Jateng, kata dia, akan terus mengupayakan pertumbuhan penggunaan KBLBB dengan pemberian dukungan berupa insentif pajak kendaraan listrik, fasilitasi dan sosialisasi, serta dukungan kesiapan infrastruktur.
Baca juga: Memacu penggunaan kendaraan listrik untuk mengahadapi dampak perubahan iklim
"Dukungan sektor pajak, kami sudah mengeluarkan Pergub 19/2022 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor tahun 2021 dan pembuatan sebelum 2021," katanya.
Ia mengatakan pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar nol persen untuk KBLBB tidak termasuk kendaraan konversi.
Selain itu, Sujarwanto menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dinas.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan bahwa berbagai negara sudah mulai bertransformasi ke kendaraan listrik.
"Tren dunia sekarang sudah mulai bertransformasi dari motor bakar ke kendaraan listrik. Sebagai bangsa, kita juga harus memilih ingin tetap sebagai pengguna motor bakar atau ikut bertransformasi dan mulai menggunakan kendaraan listrik," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat diskusi panel dan sosialisasi bertema "Dekarbonisasi Sektor Transportasi melalui Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Indonesia Lebih Baik" di Semarang.
Baca juga: Pelajar SMKN 26 dan 1 Jakarta berhasil konversikan kendaraan BBM ke listrik
Pemerintah, kata dia, telah memberikan dukungan program bantuan, mulai dari pengurangan pajak sampai penyediaan fasilitas, sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk mengadopsi kendaraan listrik.
"Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif atau program bantuan untuk mendorong adopsi EV (electric vehicle) oleh masyarakat, di antaranya insentif pembelian motor baru dan konversi sebesar Rp7 juta," katanya.
Kemudian, pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen, pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta bebas ganjil genap khusus daerah tertentu atau DKI Jakarta.
Firdausi menyebutkan bahwa saat ini sudah lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah, antara lain Smoot, Selis, 9e nine, Jarvis Elektrik, Viar, Polytron, Rakata Motorcyle, Volta, Green Tech, Pasific, Yadea, Gesits, Alva, United, dan U-Winfly.
Baca juga: PLN hadirkan program layanan isi daya kendaraan listrik di rumah
Harganya pun bervariasi, kata dia, mulai dari Rp11 juta sebelum potongan dari pemerintah, dan masyarakat juga bisa mengecek langsung di "landing.sisapira.id".
"Peralihan menggunakan kendaraan bebas emisi menjadi tantangan besar dan perlu dukungan seluruh 'stakeholder'. Tujuan sama, yakni untuk menurunkan emisi dan mencapai 'zero emission' tahun 2060," katanya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menyebutkan saat ini sudah ada 3.478 KBLBB di wilayah itu, meliputi 2.910 roda dua dan 568 roda empat.
Pemprov Jateng, kata dia, akan terus mengupayakan pertumbuhan penggunaan KBLBB dengan pemberian dukungan berupa insentif pajak kendaraan listrik, fasilitasi dan sosialisasi, serta dukungan kesiapan infrastruktur.
Baca juga: Memacu penggunaan kendaraan listrik untuk mengahadapi dampak perubahan iklim
"Dukungan sektor pajak, kami sudah mengeluarkan Pergub 19/2022 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor tahun 2021 dan pembuatan sebelum 2021," katanya.
Ia mengatakan pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar nol persen untuk KBLBB tidak termasuk kendaraan konversi.
Selain itu, Sujarwanto menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dinas.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023