Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mendapat dana insentif fiskal Rp5,9 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai apresiasi yang diberikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada warganya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim, di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan Pemkot Bogor dianggap mampu mengatasi kemiskinan ekstrem sehingga diberikan insentif fiskal tahun 2023.
Insentif diberikan lewat keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, Kota Bogor dalam kategori kinerja Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Jadi kita dapat insentif dari pak wapres karena berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Ini bentuk apresiasi," katanya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor harap anggaran bantuan hukum masyarakat miskin Rp200 juta
Penyerahan piagam penghargaan insentif fiskal telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11).
Apresiasi pemerintah pusat tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Bogor.
Wapres Maruf Amin dalam acara penyerahan piagam insentif fiskal mengatakan bahwa ini bentuk apresiasi untuk pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemda menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.
Baca juga: Harapan baru data bansos warga miskin di Kota Bogor
Wapres juga meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ma'ruf Amin.
Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor potensial,” tambahnya.
Baca juga: Pemkot Bogor masih andalkan program Pemerintah Pusat atasi kemiskinan
Wapres mengingatkan bahwa waktu hanya tersisa satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Ia mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama,” katanya.
Lebih jauh, Wapres menyebutkan bahwa berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE. Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.
“Hasilnya pun mulai terlihat. BPS mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 turun signifikan menjadi 1,12 persen,” ungkapnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023