![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/26638/bupati-purwakarta-mengaku-kebanjiran-keluhan-pungli&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/01/20170113saber-pungli-pwkrt.gif&description=Bupati Purwakarta Mengaku "Kebanjiran" Keluhan Pungli){kind=link}
Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi "kebanjiran" keluhan praktik pungutan liar (pungli) dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
"Ada banyak keluhan masyarakat yang kami terima tentang pungli, semoga nanti bisa diatasi Satgas Sapu Bersih Pungli," katanya disela pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli di komplek Pemkab Purwakarta, Jumat.
Ia mengatakan, di antara praktik pungli yang diterima ialah di daerah objek wisata Cirata. Di objek wisata tersebut kunjungannya cukup tinggi, tapi sayangnya belum dikelola dengan baik.
Kondisi itu memungkinkan terjadinya pungli. Terbukti, hingga kini masih banyak keluhan masyarakat terkait pungli di tempat objek wisata tersebut.
Praktik pungli lainnya terjadi dalam kegiatan proyek pembangunan yang dialami kalangan kontraktor.
Menurut dia, saat mengerjakan proyek pembangunan, kontraktor seringkali dihadapkan oleh oknum masyarakat yang melakukan pungutan.
Selain itu, banyak pula keluhan di sektor perparkiran. Bahkan parkir bus pariwisata di wilayah Purwakarta dilaporkan dimintai tarif parkir sebesar Rp50 ribu.
"Tidak ada tarif parkir sebesar itu," kata Dedi.
Umumnya, pungutan liar tersebut dilakukan oleh oknum masyarakat yang mengatasnamakan lembaga atau kelompok tertentu.
Bupati mengakui, dari sejumlah praktik pungli tersebut, lebih banyak masyarakat yang mengeluh tentang pungli dalam penerimaan tenaga kerja.
Hal itu banyak dikeluhkan, karena biaya pungli terhadap calon tenaga kerja cukup besar, mencapai Rp1,5 juta. Bahkan ada pula pemungutan dalam rekruitmen tenaga kerja yang mencapai Rp3-8 juta per orang.
Dedi berharap agar keberadaan Satgas Saber Pungli di Purwakarta yang baru dikukuhkan pada Jumat ini mampu menangani sejumlah praktik pungli tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ada banyak keluhan masyarakat yang kami terima tentang pungli, semoga nanti bisa diatasi Satgas Sapu Bersih Pungli," katanya disela pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli di komplek Pemkab Purwakarta, Jumat.
Ia mengatakan, di antara praktik pungli yang diterima ialah di daerah objek wisata Cirata. Di objek wisata tersebut kunjungannya cukup tinggi, tapi sayangnya belum dikelola dengan baik.
Kondisi itu memungkinkan terjadinya pungli. Terbukti, hingga kini masih banyak keluhan masyarakat terkait pungli di tempat objek wisata tersebut.
Praktik pungli lainnya terjadi dalam kegiatan proyek pembangunan yang dialami kalangan kontraktor.
Menurut dia, saat mengerjakan proyek pembangunan, kontraktor seringkali dihadapkan oleh oknum masyarakat yang melakukan pungutan.
Selain itu, banyak pula keluhan di sektor perparkiran. Bahkan parkir bus pariwisata di wilayah Purwakarta dilaporkan dimintai tarif parkir sebesar Rp50 ribu.
"Tidak ada tarif parkir sebesar itu," kata Dedi.
Umumnya, pungutan liar tersebut dilakukan oleh oknum masyarakat yang mengatasnamakan lembaga atau kelompok tertentu.
Bupati mengakui, dari sejumlah praktik pungli tersebut, lebih banyak masyarakat yang mengeluh tentang pungli dalam penerimaan tenaga kerja.
Hal itu banyak dikeluhkan, karena biaya pungli terhadap calon tenaga kerja cukup besar, mencapai Rp1,5 juta. Bahkan ada pula pemungutan dalam rekruitmen tenaga kerja yang mencapai Rp3-8 juta per orang.
Dedi berharap agar keberadaan Satgas Saber Pungli di Purwakarta yang baru dikukuhkan pada Jumat ini mampu menangani sejumlah praktik pungli tersebut.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017