Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan pihaknya terus menerapkan tata kelola pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
"Kami terus berusaha memberikan pelayanan publik di Kota Depok yang profesional dan bebas korupsi. Tentunya dengan menegakkan pilar pemerintah yang bersih dan transparan," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Pemkot Depok, lanjutnya juga telah melakukan upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi, kampanye antikorupsi, pendidikan kepada masyarakat dan pelajar serta merancang pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas.
"Kami juga berkolaborasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Depok dalam Satgas Saber Pungli sebagai upaya preventif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)
Bang Imam, sapaan akrabnya menyatakan tahun 2022 Pemkot Depok telah berhasil mencapai Monitoring Centre for Prevention (MCP) MCP sebesar 88,33 persen yang dilakukan pada tujuh area intervensi.
Yaitu perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.
"Berdasarkan capaian tahun lalu maka harapannya Depok dapat memperoleh hasil lebih baik sebagai bentuk tata kelola pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik," ujarnya.
Pemkot Depok terus berinovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam berbagai aspek kepada masyarakat. Seperti, adanya aplikasi sistem layanan daring atau online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bersih, Mudah, dan Lancar (SILONDO BERMULA) yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, bidang perizinan melalui sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan (SIMPOK) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami terus berusaha memberikan pelayanan publik di Kota Depok yang profesional dan bebas korupsi. Tentunya dengan menegakkan pilar pemerintah yang bersih dan transparan," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Pemkot Depok, lanjutnya juga telah melakukan upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi, kampanye antikorupsi, pendidikan kepada masyarakat dan pelajar serta merancang pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas.
"Kami juga berkolaborasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Depok dalam Satgas Saber Pungli sebagai upaya preventif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)
Bang Imam, sapaan akrabnya menyatakan tahun 2022 Pemkot Depok telah berhasil mencapai Monitoring Centre for Prevention (MCP) MCP sebesar 88,33 persen yang dilakukan pada tujuh area intervensi.
Yaitu perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.
"Berdasarkan capaian tahun lalu maka harapannya Depok dapat memperoleh hasil lebih baik sebagai bentuk tata kelola pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik," ujarnya.
Pemkot Depok terus berinovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam berbagai aspek kepada masyarakat. Seperti, adanya aplikasi sistem layanan daring atau online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bersih, Mudah, dan Lancar (SILONDO BERMULA) yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, bidang perizinan melalui sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan (SIMPOK) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023