Tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin di Makassar, Selasa, mendukung pemerintah kabupaten dan kota tersebut memberlakukan status tanggap darurat kekeringan.
"Saya setuju dengan itu. Ini hasil tindak lanjut dari rapat kami kemarin," katanya merujuk pada rapat yang dilakukan bersama para bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi pastikan penuhi kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan
Bahtiar mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca guna mengatasi kekeringan.
Menurut dia, teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan diupayakan dapat diterapkan di daerah yang berstatus tanggap darurat kekeringan maupun daerah yang menurut indikasi mengalami kekeringan seperti Bone, Soppeng, Bulukumba, Maros, dan Sidrap.
"Hampir seluruh Sulawesi (terdampak kekeringan) akibat El Nino. Jadi kita harus antisipasi ini," kata dia.
Baca juga: Pemkab Bekasi naikkan status darurat bencana kekeringan dari siaga jadi tanggap bencana
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Amson Paddolo menyampaikan bahwa hujan sudah 45 hari tidak turun di tiga daerah yang memberlakukan status tanggap darurat kekeringan.
"Jadi masuk wilayah ekstrem (kering)," katanya.
BPBD Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Gubernur berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca.
Baca juga: Enam kabupaten di NTT ditetapkan status siaga darurat kekeringan
"Kita koordinasi dengan BNPB untuk melakukan upaya teknologi modifikasi cuaca. Suratnya sudah kita buat dan nanti kita konfirmasi kembali dengan BNPB bagaimana (mekanismenya)," kata Amson.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin di Makassar, Selasa, mendukung pemerintah kabupaten dan kota tersebut memberlakukan status tanggap darurat kekeringan.
"Saya setuju dengan itu. Ini hasil tindak lanjut dari rapat kami kemarin," katanya merujuk pada rapat yang dilakukan bersama para bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi pastikan penuhi kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan
Bahtiar mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca guna mengatasi kekeringan.
Menurut dia, teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan diupayakan dapat diterapkan di daerah yang berstatus tanggap darurat kekeringan maupun daerah yang menurut indikasi mengalami kekeringan seperti Bone, Soppeng, Bulukumba, Maros, dan Sidrap.
"Hampir seluruh Sulawesi (terdampak kekeringan) akibat El Nino. Jadi kita harus antisipasi ini," kata dia.
Baca juga: Pemkab Bekasi naikkan status darurat bencana kekeringan dari siaga jadi tanggap bencana
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Amson Paddolo menyampaikan bahwa hujan sudah 45 hari tidak turun di tiga daerah yang memberlakukan status tanggap darurat kekeringan.
"Jadi masuk wilayah ekstrem (kering)," katanya.
BPBD Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Gubernur berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca.
Baca juga: Enam kabupaten di NTT ditetapkan status siaga darurat kekeringan
"Kita koordinasi dengan BNPB untuk melakukan upaya teknologi modifikasi cuaca. Suratnya sudah kita buat dan nanti kita konfirmasi kembali dengan BNPB bagaimana (mekanismenya)," kata Amson.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023